Ditentang Kamboja, ASEAN Sulit Capai Konsensus Soal Laut Cina Selatan

Vientiane – Perselisihan diplomatik bukanlah hal baru dalam -negara yang tergabung dalam . Meski demikian, sebuah peraturan yang ditetapkan pada 12 Juli 2016 oleh arbitrase PBB membatalkan klaim sepihak oleh terkait wilayah Laut Cina Selatan. Klaim atas Laut Cina Selatan tersebut akhirnya membuat kesepuluh anggota ASEAN terdesak untuk bersatu mengatasi permasalahan diplomatik ini.

luar negeri pun sependapat dengan hal ini dan mengatakan bahwa, “Laut Timur (istilah Hanoi untuk menyebut Laut Cina Selatan) merupakan sebuah permasalah untuk menguji persatuan yang ada dalam negara-negara ASEAN.

Menurut Menlu Filipina, dimasukkannya putusan pengadilan dalam musyawarah sebenarnya telah didukung oleh banyak pihak, kecuali Kamboja.

Rancangan kesepakatan tersebut menunjukkan bahwa , , Vietnam, dan Singapura juga ingin mencapai persetujuan bersama terkait penyelesaian sengketa lewat jalur hukum dan diplomatik. Sayangnya Kamboja justru menentang hal itu. Phnom Penh yang baru-baru ini memperoleh janji bantuan dana dari China sebesar 600 juta beranggapan bahwa garis maritim tersebut mencakup wilayah China dengan negara-negara tertentu. Oleh karena itu, menurut mereka kasus Laut Cina Selatan seharusnya bukan jadi sebuah masalah untuk ASEAN.

Untuk lebih mendalami kasus Laut Cina Selatan dan juga masalah lainnya, para menteri luar negeri pun mengadakan pertemuan setidaknya 2 kali di luar jadwal pertemuan yang telah ditetapkan. Tahun ini diadakan pertemuan kedua pada (25/7) pagi setelah tidak tercapainya kesepakatan saat pertemuan tanggal 24 Juli. Laos yang dinilai sebagai negara pro-China pun didesak untuk tidak mengikuti langkah yang diambil oleh Kamboja.

Sementara itu, demi menjaga persatuan dalam tubuh ASEAN, Filipina memilih mundur dari arbitrase. Dalam pernyataan yang dirilis pada 25 Juli, Filipina meminta penyelesaian sengketa Laut Cina Selatan secara damai, termasuk diproses secara hukum dan diplomatik.

Para menteri menyatakan keprihatinannya terhadap perkembangan yang sedang terjadi di Laut Cina Selatan. Beijing sendiri sudah membangun setidaknya 7 pulau buatan yang dilengkapi dengan landasan pacu dan militer lain sebagai klaim teritorial mereka atas Laut Cina Selatan.

Keputusan ASEAN terkait persengketaan ini juga masih dipertanyakan. Usai perselisihan diplomatik yang terjadi di Laos, banyak yang ingin kembali menyelesaikan masalah dengan ‘cara ASEAN’.

“Saya pikir itu tidak adil ketika salah satu anggota tampaknya memiliki hak veto,” ujar diplomat ASEAN. “Saya pikir sudah saatnya bagi ASEAN untuk meninjau kembali prinsip konsensus,” imbuhnya.

Namun hal itu tampaknya bukan perkara mudah. Pasalnya dalam piagam ASEAN, prinsip konsensus sendiri baru tercapai jika seluruh pimpinan kelompok menyatakan setuju.

Loading...