Dikenakan Pajak, Inilah Cara Menghitung dan Melaporkan PPh Bagi Freelance

Pekerja FreelancePekerja Freelance

Pekerja lepas atau freelance termasuk , artinya mereka juga harus membayarkan setiap tahunnya. Pekerja yang termasuk dalam kategori pekerja lepas (freelance) adalah penulis artikel lepas, ibu rumahtangga yang berbisnis online, ojek online, dan lain sebagainya.

Cara menghitung pajak untuk freelance adalah dengan menghitung jumlah/nominal bersih Anda selama satu tahun. Kemudian, lihat apakah jumlah tersebut termasuk PTKP atau di atas PTKP (). Apabila sama dengan atau di atas PTKP, maka Anda harus membayar pajak sesuai dengan ketentuan. Tetapi, jika di bawah PTKP, maka Anda cukup menyetorkan SPT Tahunan dengan keterangan Nihil.

Sistem perpajakan yang diterapkan di adalah Self Assessment System, di mana Anda menghitung sendiri jumlah penghasilan pada akhir tahun. Jika jumlahnya memenuhi ketentuan, maka Anda harus membayar pajak serta dilaporkan dalam SPT .

Untuk melaporkan pajaknya, Anda dapat menggunakan formulir SPT Tahunan PPh Orang Pribadi 1770 untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dengan status pengusaha/ bebas. Formulir tersebut bisa didapatkan dari www.pajak.go.id ataupun dari Kantor Pelayanan Pajak terdekat.

Menurut Fitrah Purnama Megawati, S.Sos, seorang konsultan pajak mengatakan, “Terkait dengan cara pelaporan, Anda tidak menjelaskan secara detail mengenai jenis pekerjaan lepas atau freelance. Misalkan Anda merupakan pegawai tidak tetap yang bekerja hanya di satu perusahaan maka form yang dapat digunakan untuk melaporkan penghasilan Anda adalah form 1770 S jika jumlah penghasilan bruto Anda lebih dari Rp 60 juta setahun atau form 1770 SS apabila jumlah penghasilan bruto Anda tidak lebih dari Rp 60 juta setahun.”

“Apabila pekerjaan lepas yang Anda maksud adalah pekerjaan bebas seperti fotografer, penerjemah, dan lainnya yang tidak hanya bekerja di satu pemberi kerja saja maka form yang digunakan untuk melaporkan penghasilan adalah form 1770 atau form 1770 SS apabila jumlah penghasilan bruto Anda tidak lebih dari Rp 60 juta setahun,” tambahnya.

Bagi pekerja tetap atau mendapatkan penghasilan tetap setiap bulannya, pembebanan pajak tentu juga diberlakukan. Menurut dari Direktur Jenderal Pajak, pihaknya sedang mengusulkan untuk penurunan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sesuai dengan Upah Minimum Provinsi (UMP). Hal ini disebabkan karena batas PTKP di Indonesia lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara di ASEAN.

Seperti diketahui, sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 101/PMK.010/2016, batas PTKP naik menjadi Rp 54 juta per tahun atau Rp 4,5 juta per bulan dari sebelumnya Rp 36 juta per tahun atau Rp 3 juta per bulan. Dengan begitu, pegawai yang memiliki gaji UMP akan dikenakan pajak.

“PTKP di Malaysia hanya Rp 13 juta, di Indonesia hanya Rp 54 juta per tahun. PKP dan PTKP-nya juga disesuaikan. Saya usul sesuai dengan UMP,” kata Ken Dwijugiasteadi, Direktur Jenderal Pajak (Ditjen Pajak).

Menurutnya, kenaikan PTKP ini telah menggerus realisasi PPh dari daerah dengan UMP rendah. Sehingga dengan diubahnya batas PTKP, bisa memperbaiki penerimaan pajak di daerah dengan penghasilan di bawah batas PTKP.

“Dengan adanya PTKP Rp 54 juta per tahun, biar anda tahu, itu Kanwil Jogja penerimaannya jatuh. Jadi kita sesuaikanlah. Jogja itu kan OP-nya sangat menurun karena banyak yang di bawah PTKP,” imbuhnya.

Loading...