Dijadikan Pengurang Penghasilan Kena Pajak, Biaya Jabatan Tak Berlaku Untuk Pegawai Tidak Tetap

biaya, jabatan, pegawai, tidak, tetap, persen, penghasilan, bruto, per, bulan, tahun, situs, bagi, pengurang, kena, realisasi, penerimaan, tahun, 2018, akhir, kebijakan, targetIlustrasi: aktivitas karyawan di kantor

Ketika seseorang menerima gaji, maka bisa dikenai yaitu . Pajak ini berlaku bagi tetap. Untuk mengetahui Penghasilan Kena Pajak (PKP) setahun, Anda perlu menghitungnya. Sebagai pengurang, salah satunya adalah jabatan.

Besar biaya jabatan adalah 5 persen dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp 500.000 per bulan atau Rp 6.000.000 per tahun. Dalam situs kemenkeu.go.id, biaya jabatan ini berlaku sebagai pengurang bagi pegawai tetap. Sementara, bagi pegawai tidak tetap, tidak berlaku.

Untuk pegawai tetap yang mendapat gaji dalam 1 bulan (akumulatif) melebihi Rp 2.025.000, Penghasilan Kena Pajak terdiri dari penghasilan bruto dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Sementara, pegawai tidak tetap yang menerima gaji kurang dari Rp 2.025.000, maka PKP-nya adalah penghasilan bruto dikurangi Rp 200.000.

Lalu, bagi pegawai tidak tetap yang menerima harian, mingguan, satuan atau borongan, sepanjang penghasilan kumulatif yang diterima dalam 1 bulan kalender telah melebihi Rp 2.025.000, dan belum melebihi Rp 7.000.000, maka PKP-nya adalah penghasilan bruto dikurangi PTKP sebenarnya.

Ada pula pegawai tidak tetap yang menerima upah harian, upah mingguan, upah satuan atau upah borongan, sepanjang penghasilan kumulatif yang diterima dalam 1 bulan kalender telah melebihi Rp 7.000.000, maka PKP-nya adalah penghasilan bruto dikurangi PTKP.

Untuk tahun 2018, pajak penghasilan dinilai bisa menjadi faktor yang meningkatkan penerimaan pajak, sehingga target realisasi bisa tercapai. Pihak Kementerian menyatakan, realisasi penerimaan pajak hingga Oktober 2018 baru sebesar Rp 1.016,52 triliun. Sebelumnya, ditargetkan tahun 2018, penerimaan pajak mencapai Rp 1.424 triliun. Target masih kurang sekitar Rp 400 triliun.

Pengamat Pajak sekaligus Pendiri Danny Darussalam Tax Center (DDTC) Darussalam menilai, untuk menggenjot penerimaan pajak sampai akhir tahun 2018, pemerintah bisa melakukan imbauan kepada Wajib Pajak (WP) yang tidak patuh untuk membetulkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). WP tersebut perlu diimbau pula untuk melakukan penyetoran kekurangan pajaknya. Selain itu, pemerintah juga bisa menggenjot penerimaan pajak. Dengan tetap mengutamakan penghimpunan Pajak Penghasilan (PPh).

Lebih lanjut, Danny mengatakan, target penerimaan pajak memang tidak pernah tercapai sejak 2009. Hal itu dikarenakan ketidakpatuhan WP. “Dengan kata lain wajib pajak pribadi belum dioptimalkan penerimaannya, -kebijakan pajak pun kurang fokus kepada target jangka panjang, alias hanya mengejar penerimaan jangka pendek,” kata Darussalam.

Maka, menurutnya, perlu untuk mengubah paradigma pendekatan pajak agar lebih fokus kepada edukasi pajak sejak usia dini. Di antaranya dengan memberikan pemahaman tentang pentingnya pajak bagi pembangunan bangsa sejak usia dini di tingkat Sekolah Dasar (SD).

Loading...