Dihitung Berdasarkan Ukuran & Durasi, Ini Besaran Pajak Reklame Banner di Beberapa Daerah

Reklame Banner - twindoadvertising.comReklame Banner - twindoadvertising.com

Media untuk mengiklankan suatu atau produk kini sudah semakin beragam. Untuk menjangkau domestik, biasanya para lebih memilih untuk memasang iklan berbayar melalui reklame baik berupa neon box, baliho, hingga banner. Namun karena dipasang di jalanan protokol atau titik-titik yang strategis, maka pemasangan reklame diatur oleh pemerintah daerah dan dikenai . Besaran reklame bisa berbeda-beda, tergantung dari reklame, , dan di mana reklame tersebut dipasang.

Berdasarkan Undang-Undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, nilai sewa reklame ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda) dan tarif pajak reklame ditetapkan paling tinggi sebesar 25%. Dari peraturan tersebut, masing-masing daerah memiliki ketentuan masing-masing terkait pengenaan pajak reklame.

Sebagai , di Kabupaten Bogor besaran pajak reklame untuk banner kain per meter persegi (m2) per minggu dikenai sekitar Rp 40 ribuan. Lain lagi dengan Kota Malang, untuk reklame jenis banner dikenai tarif pajak insidentil dengan masa pajak yang dihitung 1 hari. Besaran tarif pajak reklame banner di Kota Malang per hari per meter persegi Rp 6.000 dan per minggu per m2 Rp 30 ribu. Sedangkan untuk per bulan per m2 pajaknya Rp 120 ribu, disertai dengan nilai sewa Rp 600 ribu, nilai strategis Rp 450 ribu, dan NJOR Rp 150 ribu.

Tata cara pembayaran pajak reklame cukup mudah, pemohon tinggal mengisi formulir Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-Daerah) berisi skala penilaian luas dan sebagainya, kemudian membayar kas bendahara di Kas Daerah, bayar di loket pembayaran Dispenda. tersebut harus dilunasi dalam waktu 30 hari sejak SKPD diterima. Pembayaran pajak reklame biasanya juga bisa dilakukan secara online.

Berbeda dari reklame untuk produk, reklame untuk pilkada atau keperluan politik di Kota Malang rupanya dibebaskan atau tidak kena pajak. Akan tetapi BP2D Kota Malang mengenakan biaya jaminan bongkar (jambong) bagi setiap pemasangan reklame politik.

“Pemasang reklame dari partai politik tetap diharuskan mengajukan permohonan ke BP2D untuk ditetapkan SKPD (surat ketetapan pajak daerah, red) atas pajak reklamenya. Itu sebagai dasar perhitungan besaran jumlah jambong yang harus dibayarkan. Selama ini, reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah, TNI/Polri dan partai politik (parpol) bebas pajak, asalkan tidak mencantumkan sponsor produk komersial,” kata Kepala BP2D Kota Malang Ir H Ade Herawanto MT, seperti dilansir Malangtimes.

Loading...