Dianggap Tak Hormati Hak Asasi, Maladewa Ancam Keluar dari Commonwealth

male-maladewa

Maldives atau mengumumkan bahwa mereka berencana meninggalkan bekas koloni atau Commonwealth. Hal ini dipicu sikap Commonwealth yang mengancam dengan suspensi terkait masalah hak asasi di yang berada di Samudera tersebut.

“Keputusan meninggalkan Commonwealth memang sulit, tapi tak terelakkan,” jelas Kementerian Luar Negeri Maladewa, Kamis (13/10) kemarin. “Pasalnya, Commonwealth belum mengakui kemajuan dan prestasi yang dicapai Maladewa dalam mengembangkan serta membangun institusi demokrasi di negara ini.”

Kementerian Luar Negeri Maladewa menambahkan bahwa negara dengan 340.000 penduduk Sunni itu telah diperlakukan secara “tidak adil” oleh Commonwealth. Sebelumnya, Commonwealth Ministerial Action Group pada September lalu mengancam bahwa Maladewa bisa kehilangan keanggotaannya jika tidak ada kemajuan substansial dalam aturan hukum dan demokrasi di negeri tersebut.

Maladewa yang selama ini terkenal sebagai lokasi favorit para turis asing telah mengalami kerusuhan sejak Mohamed Nasheed, pemimpin pertama yang terpilih secara demokratis, dicopot dari posisinya pada 2012 lalu. Sementara, pengganti Nasheed, pemerintahan Abdulla Yameen, telah dituduh mencoba menutupi korupsi, termasuk pencucian dan mengekang kebebasan berbicara.

Yameen juga kembali memperkenalkan hukuman mati, meskipun protes datang dari kelompok-kelompok hak asasi dan negara-negara barat. Karena itu, mantan Presiden Nasheed, dalam pengasingan di Inggris membentuk Maldives United Opposition pada Juni tahun ini untuk menjatuhkan Yameen.

Loading...