Defisit Anggaran APBN-P 2015 Turun 1,9 Persen

JAKARTA–Pemerintah berinisiatif untuk menyerahkan draf revisi anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan (APBN-P) 2015 kepada Ketua DPR RI Setya Novanto untuk dibahas bersama. Pembahasan APBN-P 2015 diharapkan bisa dilakukan bersamaan dengan dimulainya masa sidang pertama DPR pada pertengahan Januari ini.

Bambang Brodjonegoro mengungkapkan bahwa ada dua masalah pokok yang terkait dengan rencana susun ulang APBN. Perubahan harus dilakukan karena ada perubahan nomenklatur dan lembaga dalam pemerintahan Jokowi-JK. “Itu yang harus disepakati di DPR. Setelah itu, pembahasan anggaran 2015 baru bisa dilakukan,” katanya di Jakarta kemarin (9/1).

Dalam RAPBN-P 2015, Bambang menyampaikan bahwa pemerintah menetapkan defisit anggaran berkurang dari 2,2 persen menjadi 1,9 persen. Sementara itu, belanja modal naik drastis dari Rp 190 triliun menjadi Rp 290 triliun atau naik Rp 100 triliun. Karena itu, target penerimaan dari pajak dinaikkan dari Rp 1.200 triliun menjadi Rp 1.300 triliun pada tahun ini.

Bambang menjelaskan, belanja modal akibat pemangkasan subsidi BBM yang mencapai Rp 230 triliun tersebut untuk tambahan modal belanja infrastruktur di tiga kementerian. Yaitu, Kementerian Umum, Perhubungan, dan Kementerian Pertanian.

rupiahPemerintah juga akan memberikan penyertaan modal negara (PMN) kepada sejumlah badan usaha milik negara (BUMN) agar bisa mengerjakan proyek infrastruktur lebih besar. Namun, Bambang enggan menjelaskan rincian besarannya dan BUMN yang akan dapat.

Bambang juga menuturkan bahwa belanja insfrastruktur naik karena Pertanian ingin mewujudkan tujuan swasembada pangan. Pemerintah berharap pembahasan perubahan APBN-P 2015 yang dirancang sejak era Presiden SBY tersebut bisa diselesaikan tepat waktu. (mna/c1/jay/jpnn)

Loading...