Makin Panas, China Tuding AS Danai Aksi Kerusuhan di Xinjiang

Aksi Kerusuhan di Xinjiang - www.cnnindonesia.comAksi Kerusuhan di Xinjiang - www.cnnindonesia.com

BEIJING – China pada Rabu (14/4) kemarin menuduh AS mendukung kerusuhan yang terjadi di Xinjiang. Bahkan, dalam serangan paling langsung, juru bicara Kementerian China, Zhao Lijian, mengatakan bahwa Negeri Paman Sam mendanai dan melatih minoritas di Xinjiang untuk menyebabkan kerusuhan di wilayah tersebut.

Seperti diwartakan South China Morning Post, klaim itu muncul di tengah peningkatan upaya Beijing untuk membentuk kembali narasi di Xinjiang, mengadopsi pendekatan yang lebih agresif untuk menyerang negara-negara Barat. Untuk mendukung tuduhannya, Zhao memutar tahun 2015 lalu ketika mantan penerjemah kontrak untuk FBI, Sibel Edmonds, mengatakan bahwa pemerintah AS mendanai serangan di Xinjiang. Edmonds bekerja sebagai kontraktor untuk FBI selama enam bulan sebelum dipecat pada Maret 2002.

Video Edmonds telah dibagikan oleh diplomat China dan media pemerintah di media sosial dan . People’s Daily resmi mempostingnya di Weibo pada hari Senin (12/4), dan beberapa kedutaan besar China membagikannya di Twitter. Zhao pun mengutip video pidato tahun 2018 oleh pensiunan perwira AS, Lawrence Wilkerson, yang mengatakan jika Central Intelligence Agency (CIA) ingin mengguncang China, dan cara terbaik untuk melakukannya adalah dengan melakukan menggunakan Uighur di Xinjiang.

“Kedua video ini adalah bukti paling kuat bahwa pasukan anti-China di Amerika Serikat menghasut kekacauan di Xinjiang dan menggunakan Xinjiang untuk menahan China,” tandas Zhao. “National Endowment for Democracy adalah organisasi yang mendanai gerakan separatis di Xinjiang serta kerusuhan di Hong Kong.”

China telah berada di bawah tekanan internasional atas penahanan lebih dari 1 juta orang Uighur dan sebagian besar minoritas Muslim lainnya di Xinjiang. Washington telah memberi label kebijakan Beijing sebagai genosida dan menjatuhkan sanksi terhadap dan entitas China. Beijing lalu membalas dengan sanksi terhadap politisi dan akademisi Barat, dan boikot terhadap retailer Barat yang menyatakan keprihatinan atas dugaan penggunaan kerja paksa di Xinjiang.

Loading...