Bisa Dibeli Secara Online, Harga Tinta Stempel Zenith Dinilai Terjangkau

harga, tinta, stempel, zenith, tanda, tangan, logistik, pemilu, 2019, di, pasaran, terjangkau, online, toko, kantor, alat, tulis, pengganti, KPU, kabupaten, kota, kewajiban, bukti, merekKemasan tinta stempel Zenith (sumber: Bukalapak)

Tinta stempel berfungsi sebagai pengisi tinta sehingga stempel bisa digunakan. Salah satu tinta stempel yang beredar di adalah Zenith. Harganya bisa dikatakan terjangkau, ada yang menjualnya seharga Rp 2.500, ada pula yang Rp 5.000. Anda bisa membelinya secara online, atau langsung di toko dan .

Zaman dahulu, stempel digunakan sebagai pengganti alat tulis. Misalnya saja untuk tanda tangan presiden. Tetapi, kini, karena sudah ada alat tulis, maka pembuatan tanda tangan bisa dilakukan dengan alat tersebut.

Namun, hal itu tidak lantas menjadikan tinta stempel kini tidak terpakai lagi. Tinta tersebut tetap terpakai, contohnya ketika pemilu. Setelah selesai mencoblos, para pemilih lantas mencelupkan ujung jarinya ke dalam wadah yang berisi tinta stempel, sebagai tanda bukti keikutsertaan mereka dalam pemilu.

Walaupun masih terjadi tahun depan, Panitia Pemilu 2019 mengubah strategi distribusi ke seluruh daerah. “Sebenarnya kan kalau dulu itu prosesnya pengadaan logistik ditumpuk hingga akhir semua. Nah, kalau sekarang ini kami mengubahnya, yang awal-awal bisa dikerjakan, kami kerjakan dulu. Nanti di bagian akhir tinggal logistik-logistik yang utama, seperti surat suara dan formulir,” kata Komisioner KPU, Pramono Ubaid Tanthowi.

Saat ini, KPU sudah memproduksi kotak suara dan bilik suara. Sementara untuk stempel, hologram, sampul, hingga tinta sudah mulai diproduksi pada 12 Oktober 2018. KPU memilih daerah prioritas yang akan dikirimkan logistik terlebih dahulu. Hal itu juga untuk mengantisipasi hambatan selama perjalanan sampai ke daerah tersebut.

Banyaknya transportasi yang dibutuhkan untuk menuju ke satu daerah menjadi alasan bagi KPU yang sudah mengirimkan beberapa logistik ke daerah. “Ini terutama untuk mengatasi hambatan. Agar beban pekerjaan KPU tidak menumpuk di akhir, sehingga proses distribusinya menjadi berat. Karena kan nanti butuh banyak transportasi antar pulau, kargo, dan lain-lain,” ujar Pramono.

Pramono menjelaskan produksi logistik untuk pemilu 2019 sudah dikemas dalam satu paket dengan ke daerah tujuan. Sehingga pabrik memiliki kewajiban untuk mengirimkan logistik hingga ke KPU yang berada di kabupaten/kota.

“Maka dari itu, pihak KPU tidak melakukan pengadaan sendiri, distribusi sendiri. Tapi biaya yang dikeluarkan itu sudah termasuk di dalamnya ada biaya distribusi sampai ke kabupaten/kota. Jadi, KPU akan memastikan siapapun yang memenangkan lelang itu, mereka memiliki kewajiban untuk mengirimkan barang itu dari pabrik hingga sampai ke KPU kabupaten/kota,” tuturnya.

Selain itu, KPU yang ada di kabupaten/kota juga memiliki tanggung jawab mendistribusikan logistik tersebut hingga ke TPS. “Biasanya kerja sama dengan Pemda setempat yang punya kapal atau kepolisian, dan tentara yang punya helikopter,” tambah Pramono.

Loading...