Pedagang Kaki Lima Wajib Bersertifikat Halal, Ini Kisaran Biaya Sertifikasi Halal BPJPH untuk UMKM

Biaya Sertifikasi untuk UMKM - fixi.vnBiaya Sertifikasi untuk UMKM - fixi.vn

Mulai tanggal 17 Oktober 2019 kemarin pemerintah mewajibkan seluruh dan minuman untuk bersertifikat halal, termasuk produk yang dijajakan oleh pedagang kaki lima serta kelompok mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dan sejak Kamis kemarin BPJPH Kemenag menggantikan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama (LPPOM-MUI) yang bertugas sebagai otoritas pemberi halal.

“Perlu (sertifikasi), perlu. Apabila tidak disertifikasi halal, maka kita bisa saja makan ayam yang seolah-olah halal, padahal ayam itu ayam bangkai, ayam tiren – mati kemaren itu. Begitu juga daging, siapa yang bisa jamin bakso tuh benar-benar halal, belum tentu,” kata Juru Bicara Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama, Hartono, seperti dilansir BBC Indonesia.

Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH), yang dimaksud dengan produk adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, , produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.

Akan tetapi, hingga saat ini Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama masih menunggu persetujuan dari pihak Kementerian Keuangan terkait besaran atau untuk sertifikasi halal tersebut. BPJPH Kementerian Agama mengaku masih mengajukan usulan besaran pengajuan sertifikasi halal produk hewani ke Kementerian Keuangan.

Adapun harga penerbitan sertifikasi halal tergantung dari karakteristik dan juga jenis produk. “Setiap produk punya karakteristik. Ada bahannya yang sederhana, maka hanya pemeriksaan bahan. Namun, ada bahan yang bisa jadi perlu diuji lebih lanjut. Misalnya, pengujian itu dilakukan di laboratorium. Ketika pengujian laboratorium, tentu ada jasa tambahan untuk pengujian,” beber Kepala Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Matsuki.

“Khusus untuk yang UMKM, itu berbeda dengan pelaku usaha yang besar. Kita memulainya dari komponen pembiayaan. Pendaftaran itu Rp100 ribu-Rp500 ribu, tergantung pada kondisi produk yang akan disertifikasi. Untuk sertifikasi, itu variasinya antara Rp150 ribu-Rp1,5 juta. Itu untuk UMKM,” sambungnya.

Matsuki juga menjelaskan, penerbitan sertifikasi halal tak seperti pembuatan SIM dan BPKB yang dapat ditetapkan tanggalnya. “Kalau ini, ada proses bagaimana produk ini harus dilakukan pemeriksaan, ada sidang fatwa MUI untuk menetapkan kehalalan, dan seterusnya. Namun, sudah kita berikan waktu masing-masing, misalnya, paling lama di MUI 30 hari dan LPH 30 hari,” tutupnya.

Loading...