Menjamin Keamanan Pangan untuk Konsumen, Berapa Biaya Sertifikasi HACCP?

Ilustrasi : Orang sedang berbelanja bahan makanan di SupermarketIlustrasi : Orang sedang berbelanja bahan makanan di Supermarket

Dalam suatu industri, dibutuhkan sertifikat HACCP untuk menjamin dari suatu produk. HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) sendiri adalah suatu sistem jaminan mutu yang mendasarkan pada kesadaran atau penghayatan bahwa bahaya dapat timbul dalam berbagai titik atau tahap produksi tertentu, namun dapat dilakukan pengendalian untuk mengontrol bahaya-bahaya tersebut. HACCP sendiri bermacam-macam, tergantung sertifikatnya.

HACCP termasuk salah satu bentuk manajemen risiko yang dikembangkan untuk menjamin keamanan dengan pendekatan pencegahan (preventif) yang dianggap memberi jaminan dalam menghasilkan yang aman untuk konsumen. Menurut informasi dari Balai Besar Industri Agro (BBIA) Kementerian Perindustrian RI, ada beberapa jenis sertifikasi HACCP.

Misalnya saja untuk sertifikasi ISO 9001:2008/HACCP/ISO 22000 (8 mandays) dikenai biaya Rp20 juta per perusahaan, kemudian ISO 9001:2008/ HACCP/ ISO 22000 (6 mandays) biayanya Rp16 juta, gabungan ISO 9001:2008 & SNI & HACCP Rp39 juta, sedangkan untuk memperoleh sertifikasi gabungan ISO 9001:2008 dengan SNI atau gabungan HACCP dengan SNI Rp23 juta dan sertifikasi Gabungan SNI & ISO 9001 & HACCP & ISO 22000 mencapai Rp50 juta.

Guna mendukung perkembangan Usaha Kecil Menengah () di Indonesia, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah () mengalokasikan bantuan fasilitas standardisasi dan sertifikasi bagi 2.500 pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) sepanjang tahun 2019 ini. Dari jumlah tersebut, sekitar 1.500 di antara berupa bantuan sertifikat merek.

“Fasilitas bantuan sertifikasi ini kami gulirkan untuk meningkatkan kualitas UMKM sekaligus untuk membantu mereka yang ingin merambah ekspor,” kata Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran Kementerian Koperasi dan UKM Victoria Br. Simanungkalit, seperti dilansir Pikiranrakyat.

Menurut Victoria, sertifikasi juga jadi bukti kualitas dan standardisasi UMKM untuk membangun kepercayaan konsumen. Terlebih dalam pasar ekspor biasanya konsumen menuntut standardisasi internasional. “UMKM harus memiliki mental juara, jiwa bisnis. Jangan hanya mau mendapatkan bantuan pemerintah. Akan tetapi, harus bisa menunjukkan kemampuan mereka sebagai pelaku bisnis dalam menaklukkan beragam tantangan,” tandas Victoria.

Loading...