Biaya Perizinan Mahal Jadi Tantangan Developer untuk Bangun Perumahan Murah

Biaya Perizinan Bangun Perumahan - www.wisegeek.comBiaya Perizinan Bangun Perumahan - www.wisegeek.com

Menjalankan usaha atau di sebagai developer mungkin bisa saja menguntungkan. Selain mempertimbangkan urusan legalitas , ada sederet perizinan yang juga harus dipenuhi demi lancarnya perumahan di kemudian hari, entah itu rumah subsidi atau cluster biasa. Ijin perumahan sebelumnya memang cukup banyak, bisa mencapai 33 jenis perijinan. Namun saat ini perizinan perumahan kabarnya telah dipangkas.

Dalam XIII Presiden Joko Widodo melakukan pemangkasan regulasi dan perizinan di sektor pertanahan dan perumahan. Menurut Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Indonesia (APERSI) Eddy Ganefo, langkah Jokowi ini sangat tepat karena selama ini izin perumahan cukup lama dan mahal, sehingga menghambat program penyediaan rumah murah untuk berpenghasilan rendah.

“Karena izinnya nggak pasti, urus izin bangun rumah itu jadi mahal. Urus izin per rumah itu bisa Rp 10 juta satu rumah, sekitar 5-10% dari rumah,” kata Eddy, seperti dilansir Detik. Eddy menambahkan, lama dan mahalnya biaya perizinan harus dihadapi pihak pengembang dan masyarakat umum lainnya yang ingin membangun rumah, hampir di setiap tahap perizinan.

“Mulai dari izin lokasi, IMB (Izin Mendirikan Bangunan), UKL dan UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup), site plan. Itu di luar pengukuran tanah sampai sertifikasi, yang bisa mencapai Rp 4,5-7,5 juta. Belum lagi kalau sertifikat mau dipecah, IMB mau dipecah,” jelas Eddy.

Menurutnya hal ini merupakan kendala cukup besar karena harga jual rumah murah untuk MBR sudah dipatok harganya oleh pemerintah. “Harga jualnya sudah ditetapkan tapi biaya perizinannya mahal sekali. Kalau dihitung-hitung harga tanah, harga material yang naik terus ditambah biaya perizinan yang masih mahal, pengembang siapa yang mau bangun rumah murah. Itu yang bikin pembangunan rumah murah terkendala,” ucapnya.

Sementara itu, salah satu developer bernama Joni (nama disamarkan) mengaku jika biaya perizinan di Semarang tidak murah. Oleh sebab itu, ia bahkan rela mengeluarkan biaya hingga ratusan juta untuk menyewa konsultan yang dapat mengurus ijin pembangunan perumahan.

“Lama juga, ngurus IMB (Izin Mendirikan Bangunan) perumahan bisa nyampe setahun,” papar Joni. Untuk memperoleh IMB, harus melengkapi beberapa syarat seperti KRK (Keterangan Rencana Kota/site plan), Izin Prinsip, Izin UKL/UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan), Analisa Dampak Lingkungan dan Lalu Lintas (Amdal Lalin), hingga Izin Lokasi.

Karena ogah repot, Joni pun menyewa konsultan yang rata-rata mematok biaya di tiap instansi sekitar Rp 30-35 juta. Jadi untuk sekali mengajukan izin bisa dikenai biaya lebih dari Rp 175 juta. Padahal kabarnya biaya retribusi resmi totalnya diperkirakan hanya berkisar puluhan juta rupiah.

Loading...