Wajib Izin Kemensos, Berapa Biaya Notaris Undian Berhadiah?

Ilustrasi : Pengundian kupon berhadiah disaksikan notarisIlustrasi : Pengundian kupon berhadiah disaksikan notaris - jawapos.com

Pemerintah Indonesia memiliki aturan khusus mengenai penyelenggaraan undian berhadiah (UGB). Hal ini diatur dalam Menteri Sosial (Permensos) Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Undian Berhadiah. Dalam peraturan tertulis bahwa pihak penyelenggara diharuskan membayar sekian serta harus menyertakan kelengkapan seperti akta atau berita acara .

Perlu diketahui bahwa setiap undian berhadiah harus seizin Menteri Sosial, yakni seperti undian untuk umum yang tak terbatas anggota atau undian kalangan internal namun ada unsur . Tetapi jika undian hanya untuk anggota dan tanpa unsur jual-beli, maka boleh dilakukan tanpa seizin Mensos.

Oleh sebab itu, pelaksanaan penarikan undian gratis berhadiah harus disaksikan dan dihadiri oleh notaris sebagai pejabat yang berwenang, demikian seperti dilansir Hukumonline. Hal itu didasarkan pada pasal 18 Peraturan Menteri Sosial No. 13/HUK/2005 Tentang Undian. Dalam hal ini, notaris menyaksikan dan mengikuti pelaksanaan penarikan undian berhadiah dari awal sampai akhir serta membuat akta berita acara terkait pelaksanaan penarikan undian berhadiah.

Sebagai contoh, di Provinsi DI Yogyakarta, pihak Dinsos Jogja menetapkan bahwa penarikan undian bersifat terbuka untuk umum dilaksanakan oleh notaris yang ditunjuk dan disaksikan oleh pejabat yang mewakili Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kepolisian setempat.

Bagi penerima izin penyelenggaraan UGB (undian gratis berhadiah) diwajibkan membayar biaya penarikan undian sebesar Rp200.000 setiap kali penarikan/pengundian sesuai dengan PP No. 3 Tahun 2012 tanggal 3 januari 2012) ditambah dengan biaya promosi/iklan sebesar Rp100.000. Untuk biaya notaris undian berhadiah ini biasanya berdasar kesepakatan dengan pihak notaris yang bersangkutan dengan besaran yang variatif di tiap daerah.

Perizinan UGB sendiri sampai saat ini masih banyak dikeluhkan oleh para karena dianggap terlalu rumit dan memakan waktu lama. “Bagi kami, izin tidak masalah. Tapi prosedurnya jangan terlalu panjang seperti ini,” kata salah satu yang sering melaksanakan undian gratis berhadiah, Deni Setiawan di Tulungagung, Jawa Timur, seperti dilansir Solopos.

Para pengusaha berharap Dinsos Jatim memfasilitasi kepengurusan izin melalui Dinsos tingkat kabupaten/kota. Terlebih karena selain harus mengurus rekomendasi di Kemensos, penyelenggara UGB masih harus membayar biaya kesejahteraan sosial (UKS), yakni 10% dari total nilai yang disediakan.

“Kalau membayarnya tak masalah, yang terpenting itu proses perizinan bagaimana bisa lebih cepat. Selama ini kami hanya izin ke polisi dan notaris, tak perlu ke Kemensos,” kata Yohanes, pengusaha lain dari Kediri.

Loading...