Penting untuk Dokumen Resmi, Berapa Biaya Jasa Legalisasi Notaris?

Biaya Jasa Legalisasi Notaris - id.pinterest.comBiaya Jasa Legalisasi Notaris - id.pinterest.com

Legalisasi kerap dibutuhkan untuk pihak-pihak tertentu. Legalisir biasanya dibutuhkan untuk melegalisasi , (Kartu Tanda Penduduk), surat kuasa, hingga ijazah. legalisasi notaris ini bisa beragam, tergantung di notaris mana legalisir dilakukan.

Berdasarkan penelusuran di beberapa sumber, biaya legalisasi notaris berkisar antara Rp200 ribu hingga Rp400 ribu per halaman dengan waktu pengerjaan sekitar 2 hari kerja. Untuk dokumen yang lebih banyak pun waktu pengerjaannya bisa saja lebih lama.

Beberapa orang biasanya juga ada yang masih bingung membedakan notaris dan PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah). Padahal kedua profesi ini memiliki kewenangan dan tugas yang berbeda. Oleh sebab itu, biasanya notaris merangkap jabatan sebagai PPAT juga untuk mempermudah pengurusan berbagai dokumen resmi, khususnya mengenai jual rumah atau tanah.

Secara garis besar, notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lain seperti tercantum dalam Undang-undang (UU) Pasal 1 angka 1 UUJN. Sementara itu, PPAT adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun (Pasal 1 angka 1 PP 37/1998).

“Seorang notaris boleh menjalankan profesinya setelah diangkat oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, sementara PPAT diangkat langsung oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN),” jelas Karlita Rubianti, SH, seorang notaris yang berkantor di Jakarta Selatan, seperti dilansir Okezone.

Wewenang dari notaris dan PPAT pun berbeda. Karlita memaparkan, notaris berwenang untuk mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku (legalisasi), membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku (waarmerking), membuat akta otentik tentang perjanjian ataupun ketetapan, melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya, memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta, hingga membuat akta jual beli dan sertifikat tanah.

Sedangkan PPAT berwenang tentang segala urusan pertanahan, mulai dari jual-beli, tukar menukar, hibah, pemasukan ke dalam (inbreng), pembagian hak bersama, pemberian Hak Guna Bangunan/Hak Pakai atas Tanah Hak Milik, pemberian Hak Tanggungan, dan pemberian Kuasa membebankan Hak Tanggungan.

Loading...