Diperlukan untuk Pembangunan Lebih dari 5 Ha, Berapa Biaya Izin Prinsip Perumahan?

Biaya Izin Prinsip Perumahan - thecontractorpros.comBiaya Izin Prinsip Perumahan - thecontractorpros.com

developer atau sebuah pengembang dalam mendiri sebuah , baik yang maupun non memang membutuhkan perizinan yang panjang, mulai dari izin prinsip, ijin lokasi, izin lingkungan setempat, amdal, dan lain-lain hingga bisa dimulai. Selain membutuhkan yang tidak sedikit, pengurusan sejumlah izin biasanya juga memakan waktu yang cukup lama.

Kabarnya ada sekitar 5 izin yang wajib dimiliki oleh developer sebelum memulai proyek pembangunan perumahan. Izin pertama yang harus ada merupakan Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL). Izin tersebut dibutuhkan untuk lahan pembangunan di bawah 5 hektare. Apabila lahan yang dibangun lebih dari 5 hektare, maka pihak pengembang wajib mengurus Izin Prinsip dan Amdal usai izin SPPL terbit dan diterima oleh developer.

Izin Prinsip sendiri adalah izin yang harus diperoleh oleh developer yang akan memanfaatkan ruang untuk tempat skala besar. Izin prinsip dikeluarkan oleh daerah kabupaten/ yang biasanya dituangkan dalam bentuk surat keputusan bupati/wali . Pengurusan Izin Prinsip biasanya membutuhkan waktu hingga 14 hari kerja.

Ada beberapa persyaratan yang dibutuhkan untuk mengajukan Izin Prinsip, seperti surat permohonan, KTP pemohon, akta pendirian (untuk pemohon badan hukum), NPWP, peta rencana lokasi tanah yang dimohon, surat konfirmasi peruntukan ruang, surat kuasa untuk pemohon yang diwakilkan, nomor induk berusaha (NIB), dan sketsa lokasi.

Mengurus Izin Prinsip perumahan pun pada dasarnya tak dipungut biaya, alias gratis dan memiliki masa berlaku hingga 3 tahun. Tetapi, bagi developer yang ogah repot biasanya lebih memilih menyewa jasa konsultan yang bersedia mengurus Izin Prinsip dengan biaya mencapai Rp30 jutaan.

“Setelah itu berlanjut ke perizinan nomor dua yaitu pengesahan site plan. Di tahap ini kadang terjadi tumpang tindih kewenangan antara Dinas PU dan Dinas Perumahan dan Permukiman terkait pengesahan gambar dan pengesahan site plan. Kami berharap ke depannya permasalahan terkait kewenangan ini dapat diselesaikan dengan segera agar para pengembang yang ingin berinvestasi tidak ragu-ragu,” ujar Mustika Darma, Ketua APERSI Kaltara, seperti dilansir Tribunnews.

Tak ketinggalan, pengembang perlu mengurus Izin Rekomendasi dari PDAM dan PLN serta sertifikat atas nama dengan status tanah Hak Guna Bangunan (HGB). “Setelah kelima izin ini dikantongi pengembang, barulah pengembang melakukan kegiatan pembangunan di lapangan,” ungkapnya.

Loading...