Siap-Siap Kena Denda, Ini Biaya yang Harus Dibayar Jika Telat Membuat Akte Kelahiran

Membuat Akte Kelahiran - news.detik.comMembuat Akte Kelahiran - news.detik.com

Setiap yang lahir di negara wajib untuk didaftarkan oleh orang tuanya agar memiliki akta kelahiran. Pengurusan akta kelahiran ini di Dinas Kependudukan dan Sipil (Disdukcapil) pada dasarnya alias tidak dipungut biaya. Sayangnya masyarakat Indonesia masih banyak yang kurang paham akan hal ini dan terlambat mengurus akta kelahiran anaknya. Alhasil mereka pun dikenai karena telat mengurus akte kelahiran.

Pencatatan kelahiran di Disdukcapil ini bisa dilakukan selambat-lambatnya 60 hari sejak kelahiran. “Kalau akta kelahiran dilakukan setelah anak berumur lebih dari 60 hari, itu bakal dikenakan denda secara otomatis. Namun jika dilakukan di bawah itu, saya menjamin akta kelahiran di Kabupaten Bogor gratis,” ujar Sekretaris Disdukcapil Kabupaten Bogor, Bangbang Padmanegara, seperti dilansir Okezone.

Aturan mengenai biaya denda akte kelahiran yang telat itu bisa berbeda-beda antara satu daerah dengan lainnya. Di wilayah DKI Jakarta misalnya, sebelumnya pihak Pemprov DKI Jakarta memang mengenakan retribusi bila terjadi keterlambatan pelaporan pendaftaran penduduk. Namun sejak diterbitkannya Perda DKI Jakarta 1/2015, ketentuan mengenai denda itu sudah dihapuskan. Jadi warga DKI Jakarta yang terlambat membuat akta kelahiran sudah tak diwajibkan membayar denda.

Sementara itu, di Disdukcapil Kabupaten Bogor untuk warga yang terlambat membuat akta kelahiran akan dikenai biaya Rp50 ribu. Kemudian di Surabaya besaran denda akte kelahiran yang telat adalah Rp100 ribu dan di Kota Depok dendanya Rp100 ribu. Adapun untuk keterlambatan pengurusan akta kelahiran yang lebih dari 1 tahun diharuskan melalui penetapan pengadilan.

“Aturan ini sebenarnya dibuat agar masyarakat dapat sesegera mungkin mengurus kependudukannya. Agar dapat tertib administrasi,” imbuh Sekretaris Disdukcapil Kota Depok, Henry Mahawan.

Denda keterlambatan pengurusan data kependudukan ini bukan hanya diterapkan untuk pengurusan akta kelahiran saja, tetapi juga laporan perkawinan, laporan perceraian, laporan perubahan status kewarganegaraan, laporan perubahan susunan keluarga dan elemen data di Kartu Keluarga (KK), hingga keterlambatan pelaporan KK maupun e-KTP yang rusak dan hilang.

Loading...