BI Beli SUN di Pasar Primer, Inflasi Bakal Tak Terkendali

Bank Indonesia - fakta.newsBank Indonesia - fakta.news

Sebenarnya, bukan cuma ekonomi Indonesia yang diguncang pandemi COVID-19, menyebabkan resesi pertama kali sejak tahun 1997-1998. Namun, rencana Joko Widodo yang mengajukan tawaran kepada Indonesia untuk membeli surat utang negara di pasar primer, membuat ekonom khawatir karena dapat memicu yang tidak terkendali dan mendorong keputusan peminjaman yang ‘merusak’.

Dilansir dari Nikkei, langkah yang lebih baru membuat anggota parlemen mempertimbangkan rencana untuk menyusun gubernur bank sentral dengan ‘panel ahli’. Idenya adalah untuk menempatkan dua menteri dalam dewan beranggotakan enam anggota yang menentukan tingkat suku bunga. Selain itu, juga untuk membentuk ‘dewan moneter’ yang memberikan wewenang pengawasan kepada menteri keuangan.

“Masa jabatan pertama Jokowi menempatkan beberapa peningkatan yang berdampak pada pembukuan. Dia meningkatkan investasi infrastruktur, memotong subsidi penghilang anggaran, dan meningkatkan akuntabilitas ,” papar William Pesek, jurnalis yang berbasis di Tokyo. “Begitu pertumbuhan kembali, Jokowi beralih ke tujuan lain. Kedatangan virus corona membuat para reformis Jokowi tertidur di tempat kerja. Sekarang, mereka panik dengan cara yang picik sekaligus berbahaya.”

Menurut Pesek, kurangnya pemisahan antara Kementerian Keuangan dan membuat ekonomi bermasalah pada tahun 1990-an. Investor asing tidak peduli bahwa kedua institusi tersebut secara efektif menjadi satu sebelum devaluasi Thailand tahun 1997, yang memulai reaksi berantai devaluasi. Pertumbuhan tinggi, inflasi rendah, anggaran tampak seimbang, dan keuntungan tinggi.

“Krisis Asia lantas ‘menari’ di permadani dari bawah ekonomi ‘macan’, tidak lebih cepat dari Indonesia,” sambung Pesek. “Jatuhnya hingga 80% membuat utang luar negeri yang tertahan di luar negeri, yang tidak diketahui investor, tidak mungkin bisa dibayar kembali. Kekacauan itu memicu protes kekerasan yang mengakhiri 32 tahun pemerintahan Soeharto.”

Setahun kemudian, Bank Indonesia dibebaskan dari campur tangan pemerintah, sebuah perubahan penting. Dari 2004 hingga 2014, pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono berangkat untuk membongkar Suharto Inc. Itu berarti melihat sektor publik berakhir dan sektor swasta dimulai, lantas menciptakan jarak antara keduanya. Pada 2011, SBY telah memulihkan Jakarta ke status layak investasi. “Lalu, mengapa para pembuat undang-undang sekarang berpikir untuk kemunduran dengan menggabungkan kembali fiskal dan moneter?” imbuh Pesek.

Awal pekan ini, Bank Pembangunan Asia (ADB) memperingatkan ekonomi Indonesia akan menyusut untuk pertama kalinya sejak awal 1960-an. Menurut Kepala Ekonom ADB, Yasuyuki Sawada, perkiraan penurunan 0,7% dalam domestik bruto (PDB) pada tahun 2020 merupakan ancaman ‘kuat’ terhadap standar hidup. Sayangnya, Jakarta agaknya mempertaruhkan kredibilitas dalam jangka panjang untuk kepentingan politik jangka pendek. Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menegaskan akan ada ‘pembagian tugas yang jelas’ dan ‘mekanisme check-and-balance yang memadai’.

Memang, otonomi moneter telah menjadi agak sepadan di dunia pasca-kejutan Lehman 2008. Di bawah Presiden AS, Donald Trump, Federal Reserve bertindak seperti ‘lumpur politik’. Uang tunai memicu reli saham yang secara aneh bercerai dari negara yang dilanda COVID-19, ketika infeksi mendekati angka 7 juta. Perbedaannya adalah bahwa Washington mencetak, baik atau buruk, mata uang cadangan. Indonesia, sebaliknya, berada di belakang Kuwait dan Lesotho dalam indeks persepsi korupsi Transparency International.

“Tak ayal, peringkat 85 Jakarta menandai beberapa kemajuan sejak 1999, saat berada di peringkat 96,” lanjut Pesek. “Namun, hal tersebut tidak menimbulkan kepercayaan di kalangan investor karena Jakarta ingin kembali ke masa-masa ketika politisi mencampuri Bank Indonesia, atau saat Bank Indonesia bermain ATM untuk utang pemerintah.”

Kabar baiknya, tambah Pesek, masih ada waktu bagi Jokowi untuk menolak undang-undang yang berlaku surut ini. Dia harus melakukan hal itu dan melipatgandakan upaya untuk merangsang pertumbuhan dengan campuran stimulus fiskal dan peningkatan struktural. Itu berarti meningkatkan paket pengeluaran 48 miliar AS yang diumumkan pada bulan Juni kemarin.

“Kebijakan uang yang lebih mudah tidak akan meningkatkan respons virus corona yang tidak stabil. Itu tidak akan membuat ekonomi lebih kompetitif, produktif, atau egaliter,” papar Pesek. “Tarif yang lebih rendah tidak memiliki peran dalam menjinakkan nasionalisme ekonomi yang mematikan investor asing. Mereka tidak akan membantu Indonesia melompati Jamaika atau Uzbekistan dalam tabel kemudahan berbisnis versi Bank Dunia. Mereka tidak akan memastikan 270 juta rakyat Indonesia tidak terjebak dalam perangkap pendapatan menengah.”

Loading...