Dianggap Terlalu Mahal untuk Masyarakat, Berapa Biaya Visum Pemukulan?

Korban Pemukulan - www.dw.comKorban Pemukulan - www.dw.com

Sebelumnya, korban pemukulan, KDRT, atau bahkan korban pencabulan harus mengorbankan pribadi jika ingin melakukan visum sebagai bukti saat melapor ke kepolisian. Besarnya visum pemukulan ini memang cukup mahal, bisa mencapai ratusan ribu , belum lagi dengan dan pengobatannya.

Menurut Ketua Komisi Perlindungan dan Pengawasan Anak Daerah (KPPAD) Kepri, Erry Syahrial, biaya visum et repertum selama ini memang tidak ditanggung oleh . Biaya visum et repertum yang harus dikeluarkan oleh korban kekerasan selama ini berkisar antara Rp150 ribu hingga Rp300 ribu, belum termasuk biaya pengobatan dan perawatan.

Bahkan menurut di Tarakan tahun 2017 lalu biaya visum korban KDRT mencapai Rp300 ribu. Sedangkan biaya visum korban pencabulan bisa lebih mahal lagi, mencapai Rp700 ribu. Namun beruntung, karena pemerintah berencana untuk menanggung biaya visum korban kekerasan. Hal ini disampaikan langsung oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak I Gusti Ayu Bintang Darmawati Puspayoga.

Menurut Bintang, Joko Widodo (Jokowi) memintanya berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan untuk mencari solusi pembiayaan, baik lewat dana dekonsentrasi atau dana alokasi (DAK). “Yang diatur dalam juknis (petunjuk teknis)-nya. Di sana ada payung hukumnya adalah terkait dengan penanganan kasus kekerasan,” jelas Bintang, seperti dilansir Jawapos.

Kementerian PPPA pun kabarnya memperoleh tambahan tugas pokok dan untuk melakukan penanganan terhadap korban kekerasan. Sebelumnya, Kementerian PPPA dibatasi tugasnya untuk sinkronisasi kebijakan.

“Di sana ada payung hukumnya adalah terkait dengan penanganan kasus kekerasan. Dan dengan tambahan tugas fungsi, kami (Kementerian PPPA) bisa melakukan (pembayaran biaya visum). Kalau kemarin, kami kan melanggar UU,” terang Bintang.

Bintang menjelaskan, presiden memahami jika Kementerian PPPA memerlukan cakupan tugas dan fungsi yang luas, bukan sekadar koordinasi kebijakan. Hal ini didasari karena adanya peningkatan jumlah laporan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Presiden pun disebutkan memberi ruang untuk Perpres nomor 59 tahun 2015 tentang Kementerian PPPA. “Jadi tugas dan fungsinya tidak hanya koordinatif saja, tapi ke depan bisa melaksanakan implementasi pelaksanaan,” ungkap Bintang.

Loading...