Gertak Pesawat AS, Beijing Luncurkan Rudal ke Laut China Selatan

Beijing Luncurkan Rudal ke Laut China Selatan - suar.grid.idBeijing Luncurkan Rudal ke Laut China Selatan - suar.grid.id

NEW YORK – Ketegangan AS- di Laut Selatan meningkat pada Rabu (26/8) kemarin ketika Beijing menembakkan empat rudal ke perairan yang disengketakan. Di sisi lain, pemerintahan Presiden memperkuat tindakan terhadap perusahaan-perusahaan yang membantu mendirikan pos-pos terdepan di wilayah tersebut.

Seperti dikutip dari The Straits Times, Negeri Tirai Bambu meluncurkan empat rudal balistik jarak menengah ke Laut China Selatan dalam sesi militer berskala luas dengan melibatkan Tentara Pembebasan Rakyat, demikian tutur seorang pejabat pertahanan AS yang enggan disebutkan namanya. Rudal itu mendarat di laut di daerah antara Pulau Hainan dan Kepulauan Paracel, dilakukan sehari setelah Beijing memprotes mata-mata AS di atas wilayah tersebut.

Secara terpisah pada hari Rabu, Negeri Paman Sam mengumumkan pembatasan dan pada 24 perusahaan karena mereka diduga membantu China untuk ‘merebut kembali dan memiliterisasi pos-pos terdepan yang disengketakan’ di wilayah maritim yang diperebutkan, menurut pernyataan dari Departemen Perdagangan AS. Di antara yang ada dalam itu adalah China Communications Construction Co, salah satu pembangun proyek terbesar dalam inisiatif Belt and Road.

“AS, negara tetangga China, dan komunitas internasional telah menegur klaim kedaulatan Beijing atas Laut China Selatan dan mengutuk pulau buatan untuk militer China,” tandas Sekretaris Perdagangan AS, Wilbur Ross. “Sejumlah entitas telah memainkan peran penting dalam melakukan provokasi dengan membangun pulau-pulau buatan dan harus dimintai pertanggungjawaban.”

Ketegangan AS-China meningkat saat pemerintahan Trump mencoba untuk melawan apa yang dilihat AS sebagai kampanye China yang semakin intensif untuk mendominasi Laut China Selatan yang kaya sumber daya dan negara-negara kecil di wilayah tersebut. Trump telah mengambil sikap yang lebih keras terhadap China sebagai elemen kunci dari kampanye pemilihan ulangnya melawan mantan Wakil Presiden, Joe Biden, ketika kedua negara berusaha mempertahankan kesepakatan perdagangan ‘fase satu’.

Dalam pernyataan terkait, Menteri Luar Negeri AS, Michael Pompeo, mengatakan bahwa pihaknya akan mulai memberlakukan pembatasan visa pada orang-orang Republik Rakyat China yang bertanggung jawab, atau terlibat dalam, baik reklamasi skala besar, konstruksi, atau militerisasi daratan Laut China Selatan. Sementara, seorang pejabat senior Departemen Luar Negeri AS, menuturkan bahwa pembatasan visa hanyalah awal dari tindakan AS untuk menghukum China atas reklamasi mereka di Laut China Selatan.

“Langkah AS terhadap China harus dipahami sebagai bermotif politik karena pemilihan presiden November mendatang,” kata Wang Huiyao, penasihat Kabinet China dan pendiri Center for China and Globalization. “Bisnis di kedua belah pihak sangat ingin terus bekerja secara bersama dan China tidak perlu menanggapi itu.”

Sebelumnya, China sempat melakukan uji coba rudal serupa pada Juli 2019 di perairan dan pulau yang diperebutkan di Laut China Selatan. Greg Poling, direktur Asia Maritime Transparency Initiative dan rekan di Centre for Strategic and International Studies in Washington, mengatakan bahwa langkah terbaru China adalah langkah terukur.

“Seperti sebagian besar kebijakan luar negeri China akhir-akhir ini, tampaknya dimaksudkan untuk memberi sinyal kekuatan kepada masyarakat domestik dan tetangga yang lebih kecil, tidak benar-benar memberi tahu AS apa pun yang belum mereka ketahui,” ujar Poling. “Beijing berhati-hati untuk melakukannya dalam batas yang dapat diterima, menembak ke perairan yang tidak perlu dipersoalkan di lepas pantai selatan dengan pemberitahuan yang semestinya.”

Loading...