Bank Dunia: Reformasi Joko Widodo Baru Berjalan Sekitar 2%

Joko Widodo saat menjadi pembicara di KTT G-7 Joko Widodo saat menjadi pembicara di KTT G-7 - Jepang, Jumat, 27 Mei 2016

Setelah 19 bulan sejak dilantik pada tahun lalu, upaya perbaikan infrastruktur dan reformasi struktural yang dicanangkan Presiden Joko Widodo mulai membuahkan hasil. Ini termasuk perbaikan pada sektor transportasi, izin , hingga pasokan yang merata ke seluruh daerah.

Pembangunan Terminal 3 yang diberi nama The Ultimate hampir selesai dengan sejumlah fasilitas baru. Terminal ini rencananya sudah mulai melayani penerbangan pada bulan Juni ini dengan sejumlah kecil penerbangan harian untuk awalnya. Padahal sebelumnya, Presiden Joko Widodo menargetkan terminal baru ini bisa dibuka pada tahun 2017 mendatang.

Selain itu, sejak September 2014 lalu, pemerintahan Joko Widodo juga telah mengumumkan 12 paket reformasi terpisah yang mencakup 203 peraturan bisnis, termasuk perizinan dan prosedur administrasi, perpajakan, subsidi, upah minimum, dan harga bahan bakar. Menurut Koordinator Bidang Perekonomian, 194 dari 203 perubahan peraturan telah rampung pada Mei ini, termasuk aturan kepemilikan asing.

Joko Widodo juga berkomitmen menambah 35.000 megawatt pembangkit tenaga listrik, 1.000 km jalan tol, 24 pelabuhan laut, dan proyek-proyek besar lainnya selama masa jabatannya yang berakhir tahun 2019 mendatang. Dia telah menempatkan anggaran Rp5.400 triliun untuk mendanai proyek-proyek tersebut dan 80% di antaranya diharapkan datang dari sektor swasta.

Di samping itu, posisi Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) juga telah direformasi dan badan ini langsung bekerja di bawah presiden. BKPM mulai menyediakan yang memberikan lisensi dasar bagi investasi besar dalam waktu hanya tiga jam.

Meski begitu, Bank Dunia mencatat reformasi yang dilakukan Joko Widodo masih berjalan sekitar 2%. Bank Dunia juga memperkirakan modal infrastruktur negara menurun dari 49% pada tahun 1995 menjadi 38% pada tahun 2012. Studi lain menemukan hanya 10% dari target 35.000 megawatt untuk kapasitas pembangkit baru akan tercapai pada akhir tahun ini.

Kabar baiknya, investasi pusat naik 42% pada tahun ini dibanding tahun , berkat pencairan dana lebih tinggi pada semester kedua tahun ini, terutama di kuartal terakhir. Jika pemerintah bisa meningkatkan rasio pertumbuhan ke 30%, perekonomian Indonesia diramal bisa naik 7-7,5%, yang menempatkan Indonesia setara dengan China atau India. “Upaya reformasi harus terus dilanjutkan,” kata Ekonom di Bank Jakarta, Tatiana Nenova.

Loading...