Australia Geram dengan Rencana Monopoli Beras Papua Nugini Lewat PT Naima

sawah padi

Auckland – Terjadi perselisihan antara dan setelah pemerintah di Port Moresby mengumumkan rencana untuk memberi kesempatan pada sebuah perusahaan Indonesia dalam kontrol monopoli pasar beras di PNG dengan imbalan besar dalam produksi beras dalam negeri.

Pemerintah Papua Nugini menyebutkan bahwa mereka perlu melakukan swasembada beras agar mengurangi ketergantungan pada . Para kritikus mengungkapkan jika rencana ini dijadwalkan berlaku pada bulan Januari dan berisiko bisa menyebabkan harga beras naik.

Papua Nugini dengan populasi sebesar 7,5 juta orang mengimpor sekitar 200.000 ton beras per tahun senilai 500 juta PNG kina ( 157 juta) dari Australia, , Vietnam, dan Malaysia. Sementara itu produksi beras dalam negeri berkisar 15.000 ton per tahun. Menteri Pertanian Tommy Tomscoll ingin meningkatkan produksi menjadi 300.000 ton per tahun pada tahun 2030.

Kebijakan terkait beras sendiri sudah bertahun-tahun dibahas di PNG. Pada bulan Agustus lalu diskusi berakhir dengan kesepakatan bahwa pemerintah akan berinvestasi sebesar $ 2 miliar untuk membangun pertanian padi mekanik skala besar dan perusahaan Naima Agro Industri Indonesia akan diberi kendali sebesar 80% atas impor beras dan bebas pajak.

Naima sendiri adalah anak perusahaan properti dari Mulia Group yang sebelumnya tidak pernah memiliki pengalaman di bidang industri beras. Mulia Group dikendalikan oleh Djoko Tjandra, pengusaha Indonesia yang saat ini menjadi warga negara Papua Nugini usai melarikan diri dari Indonesia tahun 2009 silam karena dihukum 2 tahun penjara untuk kasus penggelapan dana bailout Rp 546,5 miliar di Bank .

Keberhasilan Naima berasal dari Trukai Industries yang dua pertiganya dimiliki Australia Sunrice yang memasok 80% beras di pasar PNG lewat kombinasi beras impor dan produksi lokal. CEO Trukai Greg Worthington-Eyre mengatakan tahun lalu perusahaan berencana mengimpor semua beras dari Australia ke PNG walau sesekali masih impor dari Asia.

Sedangkan sistem kuota untuk beras akan menjadi tidak konsisten dengan kewajiban PNG di bawah aturan Organisasi Dunia. Rencana kuota sendiri bisa menjadi sebuah masalah di masa mendatang, terutama dengan hak eksklusif PT Naima bisa berdampak pada kekurangan beras, penjatahan, dan pasar gelap di Papua Nugini. Terutama karena nasi merupakan pokok di Papua Nugini.

Loading...