Batalkan Sewa Pelabuhan ke China, Australia Hadapi Konsekuensi Finansial dan Komersial

Ilustrasi: kawasan Darwin, Australia (sumber: britannica.com)Ilustrasi: kawasan Darwin, Australia (sumber: britannica.com)

CANBERRA – dikabarkan akan meninjau sewa Darwin oleh sebuah selama 99 tahun. Namun, jika memutuskan untuk membatalkan kontrak sewa atas dasar keamanan nasional, Negeri Kanguru kemungkinan harus membayar kompensasi dan dapat menimbulkan konsekuensi finansial dan komersial yang serius.

Diwartakan South China Morning Post, seruan penyelidikan parlemen Australia agar pemerintah mempertimbangkan untuk mencabut sewa Landbridge Group telah mendapatkan momentum setelah Menteri Pertahanan Australia, Peter Dutton, mengonfirmasi bahwa departemennya sedang mencari apakah perusahaan China itu harus melepaskan sewa. Mantan perdana menteri Australia, Kevin Rudd, juga mengatakan bahwa Canberra harus melakukan analisis biaya-manfaat untuk menentukan apakah sewa ke Landbridge dibenarkan.

Namun, menurut para ahli, tidak seperti pemutusan nota kesepahaman (MOU) Belt and Road Initiative yang tidak mengikat, pencabutan kesepakatan ini dapat memiliki konsekuensi finansial dan komersial, karena ini adalah kontrak komersial dan tidak akan mudah dirobek seperti MOU. Langkah seperti itu juga dapat membahayakan peringkat risiko kedaulatan Australia, tingkat bunga yang harus dibayar suatu negara untuk pinjaman dan kredit, dan pasti akan semakin memperburuk hubungan antara Beijing dan Canberra.

“Kedua pihak memiliki kewajiban berdasarkan persyaratan sewa, dan pertanyaan awalnya adalah apakah persyaratan tersebut dipenuhi pada tahap ini,” kata John Garrick, akademisi hukum di Universitas Charles Darwin. “Jika persyaratan sewa tidak terpenuhi, ada prosedur standar yang harus diikuti untuk mengakhiri sewa. Namun, penghentian sangat tidak mungkin melalui (Foreign Investment Review Board). Kemungkinan besar, penghentian akan berasal dari kesepakatan bersama yang dinegosiasikan secara komersial bahwa sewa tidak layak.”

Sewa 99 tahun adalah kontrak komersial yang ditandatangani oleh pemerintah Northern Territory dan Landbridge, dengan Landbridge membayar 506 juta Australia untuk menjalankan operasi pelabuhan. Pemerintah Northern Territory sebenarnya telah mencoba membuat Canberra berinvestasi dan meningkatkan pelabuhan selama 30 tahun, sebelum akhirnya mengeluarkan tender yang kemudian dimenangkan oleh Landbridge pada tahun 2015.

Ilustrasi: kesibukan di pelabuhan (pexels: paul)

Ilustrasi: kesibukan di pelabuhan (pexels: paul)

Namun, kontroversi meningkat setelah Washington, yang memiliki pangkalan marinir di Pelabuhan Darwin, tersinggung dengan keputusan Canberra karena tidak diajak berkonsultasi tentang kesepakatan itu. Selain sebagai pelabuhan komersial, pelabuhan ini juga diketahui sebagai pangkalan pasukan pertahanan Australia serta marinir AS.

Landbridge sendiri hanya diizinkan untuk mengakses ujung komersial pelabuhan dan perusahaan tidak dapat mengundang angkatan laut tanpa persetujuan pemerintah. Pemerintah juga mempertahankan 20 persen saham di operator pelabuhan. Dalam penyelidikan kerangka investasi asing yang berakhir pada 2016, Departemen Pertahanan Australia menegaskan bahwa mereka tidak memiliki masalah keamanan dengan sewa dan begitu pula Foreign Investment Review Board.

“Meskipun saat itu memberikan lampu hijau, pemerintah masih dapat meninjau kembali validitas kesepakatan tersebut,” ujar Stephen Kirchner, direktur dan investasi di Pusat Studi AS di Universitas Sydney. “Saya pikir itu akan mencerminkan fakta bahwa transaksi asli tidak mendapat pengawasan yang memadai dari seluruh pemerintah dan dilakukan dengan konsultasi yang tidak memadai dengan pemerintah AS.”

Sementara pemerintah Australia memiliki hak untuk membatalkan kesepakatan tersebut, seperti yang telah diketahui oleh Beijing, Garrick mengatakan sebenarnya tidak ada keharusan oleh Canberra untuk menghentikan sewa. Namun, jika itu dihentikan, Landbridge akan berhak untuk meminta kompensasi, karena ini bukanlah perjanjian antar-pemerintah tetapi kontrak yang dilaksanakan secara komersial.

“Memastikan bahwa kompensasi memadai adalah persamaan yang sulit dipecahkan. Pemerintah federal telah dikenal sering membayar jauh lebih sedikit daripada nilai aset ketika akuisisi wajib telah digunakan,” timpal Daryl Guppy, seorang pakar perdagangan yang berbasis di Darwin. “Alternatif bagi pemerintah adalah membeli Landbridge, tetapi bagaimanapun juga, prakarsa ini tidak perlu dibungkus dalam retorika anti-China dan genderang .”

Loading...