Heboh PP 56 2021, Seperti Ini Gambaran Aturan Royalti Lagu untuk Radio di Luar Negeri

Mendengarkan Lagu di RadioMendengarkan Lagu di Radio

(Jokowi) belum lama ini telah meneken Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta dan/atau . Dengan demikian, setiap orang yang hendak menggunakan lagu dan/atau dalam bentuk publik yang bersifat komersial diwajibkan untuk membayar royalti, tak terkecuali dengan stasiun radio. Aturan royalti semacam ini sebenarnya telah diterapkan sejak lama di , meski ada beberapa perbedaan .

“Setiap orang dapat melakukan penggunaan secara komersial lagu dan atau musik dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial dengan membayar royalti kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan atau pemilik Hak Terkait melalui LMKN,” demikian bunyi Pasal 3 Ayat (1) PP 56 2021.

Meski peraturan tersebut diapresiasi oleh sejumlah insan musik, baik dari kalangan penyanyi maupun pencipta lagu, nyatanya pihak stasiun radio tertentu menilai hal tersebut cukup memberatkan. “Terus terang PP ini aku anggap cukup memberatkan radio. Di mana sebenarnya esensi dari radio itu musik atau lagu. Tanpa lagu radio itu enggak ada artinya. Apalagi radio itu kerjanya tidak seperti televisi yang bisa dengan gampang buat konten visual atau program tanpa adanya lagu,” kata General Manager Visi Radio Medan, Wisdawati Margaret pada VOA Indonesia.

Wisdawati menilai, hal itu akan memberi dampak yang serius terhadap radio, khususnya di masa pandemi. “Padahal kalau dipikir-pikir biaya operasional radio itu cukup besar dan kadang enggak sebanding dengan pemasukan yang kami peroleh. Apalagi kalau tidak dikombinasikan dengan lainnya, terus ditambah kondisi pandemi COVID-19 benar-benar memberi dampak yang sangat damage hampir ke semua radio. Bahkan di Kota Medan itu sudah banyak radio yang kolaps atau sementara menghentikan operasionalnya,” katanya.

Sementara itu, di luar negeri seperti Amerika Serikat misalnya, royalti radio dibayarkan melalui PRO (Performing Rights Organizations) yang bertindak sebagai perantara, melakukan pekerjaan administratif untuk mengumpulkan royalti pertunjukan dan mendistribusikannya kepada artis yang tepat atau perwakilan mereka (dan mengambil potongan dalam prosesnya).

Lembaga penagihan biasanya memiliki sesuatu yang disebut “lisensi menyeluruh” dengan stasiun radio, yang merupakan biaya yang dinegosiasikan berdasarkan pendengar dan ukuran stasiun. Pada dasarnya, ini adalah biaya yang dibayarkan kepada lembaga tersebut untuk memungkinkan penggunaan katalog lagu yang mereka wakili, demikian seperti dilansir dari Songtrust.

Loading...