Abaikan Hukum Internasional, AS Dukung Permukiman Israel di Tepi Barat

Permukiman Israel di Tepi Barat - www.republika.co.idPermukiman Israel di Tepi Barat - www.republika.co.id

WASHINGTON – Pada Senin (18/11) kemarin, Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo, mengatakan bahwa Amerika Serikat tidak lagi menganggap permukiman Yahudi di Tepi Barat sebagai ilegal dan melanggar hukum . tentu saja langsung menyambut gembira, sedangkan Palestina dan banyak lainnya mengecam karena hal ini dapat membuat upaya perdamaian semakin sulit dicapai.

“Di masa lalu, Israel akan menghormati sekutu dan pendukung terbesarnya, Amerika Serikat, dalam membahas penciptaan permukiman baru atau perluasan besar permukiman yang ada,” ujar Profesor Kamel Hawwash, Wakil Ketua Dewan Kebijakan Palestina Inggris (BPPC) dan anggota Komite Eksekutif Kampanye Solidaritas Palestina (PSC), dilansir TRT World. “Namun sekarang, itu tidak lagi diperlukan.”

Pompeo menuturkan bahwa permukiman sipil Israel tidak konsisten dengan hukum internasional karena menurutnya belum memajukan tujuan perdamaian di Timur Tengah. Dia lebih lanjut menyatakan bahwa kebenaran yang sulit adalah tidak akan pernah ada resolusi yudisial untuk konflik, dan ini adalah masalah yang kompleks yang hanya dapat diselesaikan dengan negosiasi antara Israel dan Palestina.

Klaim serupa tentang tindakan sepihak AS sempat dibuat oleh Presiden Donald Trump ketika mengumumkan pengakuan AS atas Yerusalem sebagai ibukota Israel pada tahun 2017. Keputusan itu disambut dengan kecaman oleh komunitas internasional dan dengan demonstrasi di dunia Arab. Itu juga mengakibatkan kepemimpinan Palestina menghentikan semua kontak dengan pemerintah AS.

Komunitas internasional sebenarnya memiliki suara mengecam ekspansi permukiman, tetapi mereka tidak pernah benar-benar bertindak untuk menghentikannya. Kata-kata kosong ini memungkinkan Israel untuk melanjutkan ekspansi ke wilayah Palestina, sehingga mustahil bagi sebuah negara Palestina yang merdeka dan berdampingan untuk muncul.

Pengumuman Pompeo jelas diterima dengan baik oleh Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, yang sangat membutuhkan politik karena ia menghadapi dakwaan korupsi di dalam negeri. Pria yang ditugaskan membentuk pemerintah Israel berikutnya, Benny Gantz, juga mendukung deklarasi AS, sedangkan perunding senior Palestina, Saeb Erekat, menyebut pernyataan AS sebagai pembalikan hukum internasional menjadi hukum rimba.

“Kemungkinan dampak berlanjutnya bias AS akan memberi Israel lebih banyak imunitas untuk bertindak di atas hukum internasional,” sambung Prof. Hawwash. “Pemerintah AS telah mengirimkan serangkaian hadiah kepada Israel tanpa mengekstraksi apa pun yang dapat memberi rakyat Palestina harapan untuk berakhirnya penindasan dan pendudukan mereka.”

Terlepas dari tindakan destruktif pemerintahan Trump, secercah harapan muncul. Harapan ini datang dalam bentuk dukungan untuk perjuangan Palestina di kampus-kampus di seluruh AS dan potensi berakhirnya dukungan bipartisan untuk Israel di antara anggota kongres dan . “Itu memang hanya kilasan, tetapi sesuatu yang berpotensi menjadi bola salju menuju peluang lain bagi perdamaian antara Palestina dan Israel,” tambah Prof. Hawwash.

Loading...