Ancam Sektor Pariwisata, Bali Genjot Pabrik Daur Ulang Sampah

TPA Suwung - bali.tribunnews.comTPA Suwung - bali.tribunnews.com

Di Pulau Bali, ada hukum setempat yang menyatakan bahwa bangunan tidak boleh lebih tinggi dari pohon kelapa. Tetapi, di TPA Suwung, ada gunung sampah yang begitu tinggi sehingga dapat dilihat dari jalan arteri yang berjarak 500 meter. Gundukan itu adalah salah satu dari delapan lokasi TPA yang seharusnya menangani 3.800 metrik ton sampah yang diproduksi setiap hari, dengan 40% darinya dibuang di jalan-jalan, pantai dan sungai, atau dibakar.

Dilansir Nikkei, menjadi tulang punggung Indonesia ternyata menyisakan ironi bagi Bali. Menurut statistik resmi, Pulau Dewata adalah penghasil sampah plastik terbesar kedua di dunia setelah China. Masalah Bali lantas diperburuk oleh massal dan pembangunan yang merajalela yang jauh melampaui , terutama di bagian selatan pulau.

Menurut Colliers International, sebuah perusahaan layanan real estate global, terdapat 4.800 properti akomodasi dengan 60.000 kamar tamu di Bali, di samping ribuan vila milik asing yang disewa oleh wisatawan, seringkali secara ilegal melalui situs seperti Facebook dan Airbnb. Sementara, Alistair Speirs, penerbit NOW! Bali, sebuah majalah lokal, menuturkan bahwa meski ada undang-undang yang menentang hal itu, tetapi tampaknya tidak berlaku di Bali.

Beberapa kemajuan memang sedang dibuat. Sebuah peraturan telah dirancang, yang akan memperkenalkan ‘pungutan hijau’ sebesar 10 AS yang harus dibayar oleh masing-masing dari 6,5 juta orang asing yang berlibur di pulau itu setiap tahun. Dan, larangan plastik sekali pakai, termasuk tas , kemasan Styrofoam, dan sedotan, sudah mulai diberlakukan pada bulan Juli ini.

Namun, Tiza Mafira, direktur eksekutif Indonesia Plastic Bags Diet, percaya bahwa kemajuan nyata tidak akan terjadi sampai daur ulang diterima secara luas oleh pemilik rumah dan properti di seluruh pulau. Menurutnya, daur ulang harus dimulai dari rumah dengan pemisahan sampah. “Kami memiliki undang-undang ini, tetapi setahu saya tidak ada kota di Indonesia yang menerapkannya secara efektif,” kata Mafira.

Beberapa kota dan desa telah memperkenalkan program percontohan, termasuk di Desa Pererenan, sebuah desa greenbelt yang berbatasan dengan tepi konstruksi yang dipimpin pariwisata di pantai barat Bali. Pabrik daur ulang bernama Merah Putih Hijau (MPH) dibangun pada 2017 oleh tim penduduk desa yang dipandu oleh Sean Nino, seorang konsultan lingkungan dari Jerman yang dibesarkan di Bali.

“Sepuluh tahun yang lalu ketika saya sedang menulis tesis tentang pengelolaan limbah, saya mendengar tentang pabrik daur ulang di Bali timur bernama Temisi, yang mengurangi sampah yang masuk ke TPA sebanyak 60 (metrik) ton per hari hanya dengan menghilangkan bahan anorganik dari aliran limbah,” ujar Nino. “ Sekitar 70% hingga 80% dari aliran limbah di sini adalah organik, tetapi itu hanya menjadi masalah ketika dicampur dengan bahan anorganik.”

Gagasan awal Nino adalah mereplikasi pabrik di Temisi, menempatkan pabrik di masing-masing dari delapan area daerah di Bali. Tetapi, setelah studi lebih dekat, ia menyadari bahwa pabrik Temisi sangat tidak efisien karena memisahkan limbah rumah tangga di lokasi dengan tangan adalah tugas yang memakan waktu dan menelan 43% dari biaya operasi.

“Pelajaran yang dipetik dari Temisi adalah bahwa dengan desentralisasi, Anda benar-benar dapat menghemat biaya. Jadi, kami memutuskan untuk membangun percontohan yang ke-20 dari ukuran Temisi di Pererenan,” sambung Nino. “Yang kami minta rumah tangga lakukan adalah memisahkan (limbah) organik dan non-organik.”

Pendekatan melingkar MPH untuk pengelolaan limbah adalah melihat sampah organik menyebar melalui sistem aerasi. Saat ini, kompos untuk menghasilkan pendapatan bagi pabrik. Tetapi, rencana jangka panjang adalah mengembalikannya kepada petani untuk membantu menghentikan ketergantungan mereka pada pupuk kimia yang mencemari sumber air dan menguras nutrisi tanah.

Sayangnya, meski sistem yang digunakan cukup sederhana, penduduk di Desa Pererenan belum menunjukkan dukungan luas untuk proyek tersebut, dengan kepatuhan hanya mencapai 100 hingga 200 dari 980 rumah tangga. Sebagian besar dari 280 vila liburan di Desa Pererenan juga gagal memenuhi. Menurut Nino, penegakan jauh lebih mudah di dunia usaha ketika ada sistem dan pelatihan. “Tetapi, pada tingkat sosial, itu adalah proses yang lebih lambat dan membosankan,” katanya.

Nino sendiri masih yakin bahwa model MPH adalah solusi yang paling layak untuk ancaman yang ditimbulkan oleh sampah terhadap ekonomi berbasis wisata di Bali. Ia pun bertekad untuk memiliki pabrik di Pererenan dan dua pabrik percontohan selanjutnya di Bali yang berjalan dengan kapasitas penuh pada akhir tahun.

Namun, I Nyoman Susudah, kepala Pererenan Bumdes, bisnis milik desa yang bekerja dengan MPH, lebih berhati-hati, sembari memperingatkan bahwa perubahan tidak mungkin terjadi dengan cepat. Menurutnya, orang-orang di Bali membuang sampah mereka ke mana saja yang mereka inginkan sepanjang hidup mereka. “Saya optimistis kita bisa melakukannya, tetapi itu akan memakan waktu lama,” kaya Nyoman.

Loading...