Amandemen Konstitusi Rusia, Vladimir Putin Bisa Berkuasa hingga 2036

Vladimir Putin - time.comVladimir Putin - time.com

MOSKOW – Pada awal Juli 2020 mendatang, dijadwalkan akan mengikuti pemungutan suara untuk perubahan konstitusi. Jika mayoritas warga di sana setuju konstitusi diubah, Vladimir Putin berpeluang mencalonkan diri lagi sebagai untuk dua masa jabatan dan bisa berkuasa hingga tahun 2036 mendatang.

Dilansir dari Deutsche Welle, menurut yang berlaku saat ini, Putin harus mengundurkan diri pada tahun 2024, setelah menyelesaikan masa jabatan enam tahun keduanya. Namun, dia tidak berniat melakukan hal itu walau usianya sudah mencapai angka 67 tahun. Ia berusaha untuk memaksakan perubahan konstitusional yang akan membuat pengecualian terhadap yang ada dan memungkinkan dia mencalonkan diri untuk dua masa jabatan berikutnya sebagai presiden.

Rusia sudah menjadi rumah bagi sistem presidensial yang memberi kepala negara kekuasaan yang jauh jangkauannya. Namun, perubahan yang diusulkan akan memberikan ruang lingkup yang lebih besar. Perubahan baru mengusulkan bahwa presiden dapat ‘mengarahkan umum ’. sendiri tidak akan lagi mengatur arah negara ini. Satu-satunya adalah untuk ‘mengatur pekerjaan’ atas inisiatif presiden.

Jika perubahan disetujui, presiden akan mempertahankan kekuasaan untuk menunjuk perdana menteri. Sampai sekarang, calon itu membutuhkan persetujuan parlemen Rusia. Sebuah aturan baru memperkenalkan perubahan penting, yakni jika Duma, majelis rendah, menolak calon presiden sebanyak tiga kali, ia masih diizinkan untuk menunjuk calon yang dipilihnya. Dia juga dapat melakukannya tanpa harus menyerukan pemilihan parlemen baru seperti saat ini.

Perubahan juga memudahkan presiden untuk mengganti perdana menteri, memungkinkan eksekutif untuk menggantikan mereka tanpa harus membubarkan kabinet. Di masa depan, masing-masing anggota kabinet juga akan menjawab langsung kepada presiden. Presiden pun punya kekuatan untuk memecat hakim Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Memang, diperlukan persetujuan majelis tinggi parlemen Rusia, tetapi itu dianggap sebagai formalitas.

Situs web referendum resmi tidak menyebutkan pengecualian pemilu Putin. Sebagai gantinya, situs itu lebih suka menonjolkan voting yang konon akan membawa perubahan rakyat Rusia. Koran Rossiyskaya Gazeta yang dikelola pemerintah misalnya, menulis tentang ‘hak kesejahteraan’, seperti perlindungan pekerja yang lebih baik dan yang terjangkau.

Para penulis upaya referendum berusaha membujuk pemilih nasionalis konservatif dan sayap kanan dengan menekankan ‘nilai-nilai keluarga’. Nilai-nilai ini menentukan bahwa perkawinan semata-mata merupakan persatuan antara seorang pria dan seorang wanita, anak-anak harus menjadi prioritas utama pemerintah, dan pemuda negara itu diberikan pendidikan ‘patriotik’. Bahasa Rusia juga akan secara permanen berlabuh di konstitusi sebagai ‘bahasa rakyat bangsa’.

Konstitusi yang direvisi juga dimaksudkan untuk melindungi Rusia dari keputusan ‘merusak’ yang dijatuhkan oleh pengadilan internasional. Di masa depan, hukum internasional tidak akan diberikan prioritas di Rusia, dan bahkan tidak diterapkan dalam kasus ketika Mahkamah Konstitusi Rusia menyatakannya bertentangan dengan hukum Rusia.

Dengan konstitusi yang diubah, Rusia tidak akan lagi mengakui otoritas hukum ECHR (European Court of Human Rights) atau putusannya. Warga Rusia, bagaimanapun, akan dapat mempertahankan hak mereka untuk mengajukan gugatan di pengadilan. Sebagai contoh, saat ini, empat orang, tiga adalah orang Rusia, diadili di hadapan pengadilan distrik di Den Haag, Belanda, atas insiden kecelakaan Malaysia Airlines MH17 pada 2014, yang menewaskan 298 orang.

Loading...