Telah Direvisi, RS Swasta dan Serikat Buruh Masih Kecewa Tarif INA-CBGs

RS Swasta dan Serikat Buruh Masih Kecewa Tarif INA-CBGs

Tarif INA-CBGs (Case Based Groups) merupakan yang diberlakukan untuk mengubah for service system menjadi prospective payment system guna menjamin pasien memperoleh pelayanan bagus dan mendapatkan pembiayaan yang standar. Sayangnya, sistem yang ditujukan sebagai upaya perbaikan program Jaminan Nasional (JKN) itu malah mendapat respons mengecewakan dari beberapa dan serikat buruh.

Melalui Peraturan Kesehatan (PMK) Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional, pemerintah sebenarnya telah merevisi tarif INA-CBGs. Setidaknya, ada tiga hal yang menjadi acuan dalam revisi tarif INA-CBGs. Pertama adalah penyesuaian kesenjangan tarif antar-golongan yang selama ini terjadi, kedua adalah penggolongan dilakukan peninjauan kembali, dan ketiga adalah pembedaan tarif INA-CBGs antara rumah sakit pemerintah dan swasta.

PMK yang ditandatangani pada tanggal 18 Oktober 2016 itu sendiri sebanyak 912 halaman. Untuk tarif rawat inap tingkat lanjut RS Kelas B Regional I misalnya, tarif INA-CBGs tertinggi adalah penyakit transplantasi ginjal (ringan, sedang, berat) sebesar Rp250.068.100 untuk RS pemerintah dan untuk RS swasta sebesar Rp275.570.100. Sementara, tarif INA-CBGs terendah adalah penyalahgunaan dan ketergantungan dan alkohol sedang, yaitu sebesar Rp1.062.500 untuk RS pemerintah dan Rp1.094.400 untuk RS swasta.

Sayangnya, revisi tarif INA-CBGs ini masih dinilai memberatkan pihak rumah sakit, karena selisih tarif oleh Kesehatan yang cukup jauh dengan tarif normal. Karena itu, kemudian banyak rumah sakit yang diindikasikan melakukan kecurangan atau fraud. “Pembiayaan INA-CBGs ini masih belum memuaskan banyak rumah sakit. Karena, banyak tarif INA-CBGs-nya masih di bawah tarif normal rumah sakit yang semestinya sesuai dengan hitungan rumah sakit,” kata Ketua Perkumpulan Rumah Sakit Indonesia wilayah Kalimantan Timur, Edi Iskandar.

Di samping itu, pemberlakuan sistem INA-CBGs ini juga dikeluhkan oleh beberapa kalangan serikat pekerja atau buruh, terutama mereka yang menjadi peserta BPJS Kesehatan. Menurut mereka, jika RS pemerintah menerima subsidi obat, sedangkan RS swasta tidak, maka itu juga berdampak buruk pada buruh. “Kami bersama IDI akan mendiskusikan mengenai INA-CBGs ini,” kata Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, Said Iqbal.

Loading...