Tak Ikut Tax Amnesty Akan Dikenai Tarif PPh Pasal 21 + Sanksi Administrasi

Jakarta – Dalam rangka menyukseskan amnesti periode ketiga, Direktorat Jenderal (Ditjen ) Kementerian berencana memperluas basis pajak. pun diimbau untuk memanfaatkan tax amnesty karena program ini akan segera berakhir pada 31 Maret 2017 mendatang.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama mengingatkan, bahwa jika ada Wajib Pajak (WP) yang belum ikut, sesuai Pasal 18 UU No. 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, maka akan dikenai pajak penghasilan (PPh) normal ditambah sanksi perpajakan.

“Kalau sampai lewat 31 Maret masih ada harta yang belum dilaporkan di SPT (surat pemberitahuan), akan dianggap pajak penghasilan di tahun ditemukan dan dikenakan pajak normal. Memang karakter WP ini menunggu ya, di periode terakhir ini baru ada tambahan 11.000 WP baru. Kami imbau agar mereka jangan menunggu sampai akhir Maret,” ujar Hestu.

Sebagai , berikut besaran tarif Pajak Penghasilan (PPh) Pasar 21 bagi wajib pajak yang memiliki :

Penghasilan TahunanBesar PPh
Sampai dengan Rp 50 juta5%
Di atas Rp 50 juta – Rp 250 juta15%
Di atas Rp 250 juta – Rp 500 juta25%
Di atas Rp 500 juta30%

Sementara itu bagi wajib pajak yang belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) akan dikenai tarif PPh 21 sebesar 20% lebih tinggi dari wajib pajak yang sudah memiliki NPWP.

Langkah terbaru yang hendak dilakukan adalah menargetkan kalangan yang belum melaporkan harta dan aset untuk kepentingan perpajakan dalam program pengampunan pajak periode terakhir. Kalangan itu adalah WP yang memiliki pendapatan di atas rata-rata, tetapi belum maksimal dalam membantu pajak negara.

Loading...