Sertifikat HGB Jatuh Tempo? Ini Syarat dan Biaya Perpanjangannya

Properti berupa umumnya memiliki dua sertifikat, yaitu Sertifikat Hak Guna atau SHGB dan Sertifikat Hak Milik atau SHM. Jika Sertifikat Hak Guna sudah jatuh tempo, lalu bagaimana cara atau prosedur perpanjangannya?

Secara umum, Sertifikat Hak Guna Bangunan memiliki batas waktu kepemilikan 30 tahun dan dapat diperpanjang hingga batas waktu 20 tahun. Jika Anda memiliki bangunan berupa misalnya, untuk mengetahui apakah SHGB Anda perlu diperpanjang atau tidak, biasanya tim Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS) akan mendatangi Anda pada jatuh tempo pemakaian.

“Mereka akan memberikan sebuah surat pernyataan yang berisi besaran yang diperuntukkan memperpanjang Sertifikat HGB,” jelas Steffanus Herryanto, selaku pengembang dari Principle Expro Realty. “Besaran ini bisa berdasarkan Objek (NJOP) atau bahkan bisa di atas rata-rata NJOP.”

Misal, apartemen sebanyak 3.500 unit dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebagai acuan NPT yang berlaku saat ini Rp15 juta/meter persegi, maka dapat diasumsikan bahwa total NPT untuk apartemen dengan luas area 5 hektare adalah sebesar Rp750 miliar. Hitungannya 20 tahun dibagi 30 tahun dikalikan 1 persen, maka diperoleh angka 0,0067.

Dengan asumsi tersebut, maka dapat dihitung biaya perpanjangan HGB adalah 0,0067 dikalikan Rp750 miliar dikalikan dengan 50 persen. Hasilnya, besaran biaya yang harus ditanggung untuk memperpanjang HGB apartemen tersebut adalah Rp2,5 miliar. Angka ini kemudian dibagi berdasarkan unit yang ada dalam satu area sesuai simulasi 3.500 unit, yaitu sekitar Rp714.000 per unit.

“Sebenarnya, aturan bakunya, setiap pembayaran dibagi rata, dengan luas tanah apartemen dibagi dengan jumlah unit yang ada, lalu dikalikan dengan luasan unit per meter persegi,” sambungnya. “Namun, umumnya banyak yang memilih disesuaikan dengan NJOP tersebut.”

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 1 tahun 2010 Lampiran II, persyaratan untuk perpanjangan Sertifikat HGB Perorangan adalah mengisi formulir permohonan, surat kuasa jika dikuasakan, fotokopi KTP, bukti perolehan tanah, surat pernyataan mengenai jumlah bidang dan status tanah, fotokopi SPPT PBB tahun berjalan, dan lampiran bukti SSP/PPh sesuai ketentuan.

Loading...