Beijing Makin Liar, Sentimen Anti-China di Asia Tenggara Meluas

Sentimen Anti-China di Asia Tenggara - kaltim.tribunnews.comSentimen Anti-China di Asia Tenggara - kaltim.tribunnews.com

MANILA – Dalam beberapa bulan terakhir, protes besar anti-China yang telah mengguncang Hong Kong telah menjadi pembicaraan hangat di kalangan komunitas global. Tidak berhenti di situ, penolakan terhadap pengaruh hegemoni Beijing juga menyebar di kawasan Asia Tenggara, termasuk Filipina, Malaysia, dan Indonesia.

“Semakin banyak di Asia Tenggara yang mempertanyakan hubungan nyaman mereka dengan China,” ujar Richard Heydarian, seorang kolumnis dan akademisi Filipina, dilansir Nikkei. “Strategi Beijing dalam menarik atau membeli kesetiaan para elit domestik di seluruh negara mitra melalui kesepakatan besar-besaran, tampaknya mulai rapuh.”

Bertengger di garis depan pengaruh global China yang semakin meluas, protes Hong Kong berpotensi melambangkan keresahan yang semakin mendalam di kawasan itu, bahkan di kalangan masyarakat etnis Tionghoa. Meskipun tujuan jangka panjang mereka tidak jelas, karena kombinasi kelelahan organisasi, dendam internal, dan kurangnya kepemimpinan pusat, pesan ke wilayah yang lebih luas sangat jelas, singkirkan China sejauh mungkin.

Sentimen ini lantas bergema ke seluruh wilayah. Di Filipina, Presiden Rodrigo Duterte memang condong ke Beijing untuk mengejar hubungan ekonomi yang lebih erat dengan China, sambil mengecilkan sengketa maritim di Laut China Selatan. Namun, tiga tahun setelah masa jabatannya, pemimpin Filipina tersebut menghadapi reaksi negatif masyarakat atas hubungannya dengan Negeri Panda.

Sejumlah besar orang Filipina sangat khawatir tentang prospek ‘perangkap utang’ yang dihasilkan dari janji China akan skala besar di Filipina. Awal tahun 2019 kemarin, hakim senior Mahkamah Agung Filipina, Antonio Carpio, bahkan menuduh pemerintah menegosiasikan perjanjian yang miring, yang mungkin bisa merusak kedaulatan Filipina. Menanggapi kemarahan publik, Duterte terpaksa meminta peninjauan terhadap semua kontrak infrastruktur utama dengan Beijing.

Tetapi, sumber kecemasan yang lebih besar adalah manuver agresif China di perairan Filipina, termasuk kapal milisi China yang diduga menabrak kapal nelayan Filipina pada Juni kemarin. Menurut Social Weather Stations Survey terbaru, 93% orang Filipina menginginkan pemerintah Duterte untuk merebut kendali atas pulau-pulau yang diklaim Filipina seperti Scarborough Shoal, yang saat ini diduduki oleh China.

Di negara tetangga, Malaysia, sentimen anti-China mempercepat perubahan rezim. Tahun lalu, Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad, melakukan kejutan di pemilihan umum, yang mengakhiri hegemoni partai UMNO yang berkuasa selama puluhan tahun. Sepanjang kampanye, Mahathir berulang kali menuduh pendahulunya, Najib Razak, telah merusak kedaulatan negara dengan mengambil risiko jebakan utang di bawah kesepakatan investasi China.

Memanfaatkan sentimen anti-China, Mahathir lantas menyatakan perang terhadap Beijing setelah berkuasa. Selama kunjungannya ke China tahun lalu, ia secara terbuka menuduh China terlibat dalam ‘versi baru kolonialisme’ melalui kesepakatan ekonomi yang miring dengan negara yang lebih kecil, yang menguntungkan para elit lokal yang korup dengan mengorbankan negara-negara miskin.

Sementara, di Indonesia, sentimen anti-China telah bergema dalam beberapa waktu terakhir. Presiden Joko Widodo telah berulang kali diserang oleh para pesaingnya, terutama pemimpin oposisi Prabowo Subianto, karena diduga melakukan kowtow ke China. Dua tahun sebelumnya, xenophobia anti-China memainkan peran penting dalam menggulingkan sekutu lama Jokowi dan mantan Gubernur DKI Jakarta, Ahok, yang memang berasal dari etnis China.

Menurut survei Pew Research Center, pandangan baik tentang China di Indonesia turun dari 66% menjadi 53% pada 2014, karena menganggap kekuatan komunis sebagai melanggar batas kedaulatan Indonesia. Ini terjadi ketika ketegangan meningkat di Laut Natuna Utara, tempat Negeri Tirai Bambu menandai klaim mereka di Laut China Selatan yang tumpang tindih dengan perairan Kepulauan Natuna.

Bahkan Singapura, yang mayoritas China, mengambil garis keras terhadap Beijing. Mereka baru-baru ini mengeluarkan undang-undang yang bertujuan untuk melawan operasi pengaruh China di negara-kota, serta menindak mata-mata yang diduga mata-mata China, termasuk di lembaga akademik bergengsi. China sendiri berusaha untuk merusak kedaulatan negara itu dengan menggambarkan etnis Tionghoa Singapura sebagai subyek de facto dari daratan China.

“Di seluruh Asia, ada kecemasan luar biasa atas kebijakan luar negeri China yang baru saja dibengkokkan, termasuk ekspansionisme maritim di perairan yang berdekatan dan kesepakatan investasi kontroversial yang membuat negara-negara kecil bangkrut,” sambung Richard. “Ini sebagian menjelaskan preferensi yang hampir universal untuk kepemimpinan . Menurut survei Pusat Penelitian Pew tahun lalu, lebih dari tujuh dari sepuluh responden di seluruh Asia lebih menyukai kepemimpinan dibandingkan China.”

Loading...