Mudahkan Perusahaan Pecat Karyawan, RUU Omnibus Bakal Rusak Citra Jokowi?

Presiden Joko Widodo - news.detik.comPresiden Joko Widodo - news.detik.com

JAKARTA – Pemerintahan Presiden Joko Widodo menghadapi ujian keberanian politiknya ketika ribuan buruh melakukan aksi demo memprotes RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja (Cilaka). Pasalnya, undang-undang tersebut, jika jadi disahkan, membuat atau lebih mudah untuk merekrut dan memecat para pekerjanya, dikhawatirkan bakal menghasilkan lebih banyak pengangguran.

Dilansir Nikkei, RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja dihadirkan dengan tujuan untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan investasi di dalam negeri. Aturan tersebut membuat perusahaan lebih mudah dalam memperkerjakan dan memecat karyawan, serta melakukan investasi. UU Omnibus lain yang sedang disiapkan termasuk undang-undang untuk menurunkan perusahaan dan langkah-langkah untuk membantu perusahaan kecil.

RUU itu, setelah diajukan ke parlemen atau DPR, kemungkinan akan disahkan karena koalisi Jokowi yang berkuasa mengendalikan sekitar tiga perempat kursi di majelis. Pertanyaannya adalah, apakah presiden bersedia menghabiskan untuk mendorong melalui reformasi, yang telah dia buat sebagai pilar masa jabatan keduanya?

“Dengan janji reformasi yang sedemikian besar, dampaknya bagi pemerintahan Jokowi jika undang-undang ini diketok akan sangat parah,” kata Hendri Satrio, seorang profesor politik di Universitas Paramadina Jakarta. “Pushback lebih lanjut (dari publik) juga akan merusak citra Jokowi sebagai seorang pemimpin.”

Lebih dari 1.000 orang telah berunjuk rasa secara damai di luar gedung DPR pada hari Senin (20/1) kemarin. Iqbal, Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, mengatakan bahwa mereka meminta parlemen untuk membatalkan UU Omnibus Ketenagakerjaan tersebut. “Ini tidak memberikan perlindungan bagi masa depan pekerja, calon pekerja, dan kaum muda yang akan memasuki dunia kerja,” tandas Iqbal.

Minggu lalu, Jokowi sudah menginstruksikan para staf untuk berkonsultasi dengan semua pemangku kepentingan atas RUU tersebut dan untuk membuat rancangan publik sebelum menyerahkannya ke parlemen. Namun, belum ada yang dipublikasikan, sehingga menambah kekhawatiran pemrotes bahwa mereka akan dirugikan oleh perubahan yang diusulkan.

Bagian dan investasi dari UU Omnibus mencakup 11 bidang luas dan memodifikasi 79 undang-undang yang ada. Ini termasuk menyederhanakan proses pengajuan izin dan mendirikan usaha, serta membuatnya lebih mudah untuk membeli tanah, menurut presentasi oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. berpendapat bahwa aspek ketenagakerjaan akan menguntungkan pekerja, karena upah minimum tidak akan dipotong dan bahwa pekerja yang dikontrak akan menerima hak dan perlindungan yang sama dengan karyawan tetap.

Undang-undang ketenagakerjaan saat ini dinilai telah mempersulit perusahaan untuk memecat karyawan yang berkinerja buruk dan mengharuskan mereka membayar paket pesangon yang besar, yang akhirnya menghambat perekrutan. Beberapa paket kompensasi, dalam bulan gaji, bisa lebih dari dua kali masa kerja, menurut unit Citibank Indonesia. Sebagai akibat dari aturan-aturan ini, Bank Dunia memperkirakan bahwa 79% dari pekerjaan nonpertanian Indonesia bersifat informal.

Tidak disebutkan masalah uang pesangon dalam materi presentasi kementerian, tetapi RUU itu mencakup skema ‘Jaminan Kehilangan Pekerjaan’ yang akan memberikan tunjangan pengangguran dan tunjangan lain bagi pekerja yang diberhentikan. “Ini mungkin menetapkan tahapan untuk menurunkan pembayaran pesangon yang harus dibayar perusahaan,” ujar Helmi Arman, seorang ekonom di Citi Indonesia.

Presiden telah melewatkan beberapa tenggat waktu untuk menyerahkan RUU Omnibus ke parlemen. Jokowi awalnya berharap untuk menyajikannya, bersama dengan undang-undang tentang perpajakan, pada akhir tahun lalu. Ia meminta pada 15 Januari kemarin agar rancangan undang-undang itu selesai pada akhir pekan lalu, tetapi tanggal itu juga terlewatkan.

Untuk mengangkat pertumbuhan ekonomi di atas 5% atau lebih, Indonesia membutuhkan lebih banyak modal dari luar negeri. Pemerintah telah menghitung bahwa setiap poin persentase tambahan dari pertumbuhan ekonomi di Indonesia menghasilkan 400.000 pekerjaan baru setiap tahun, jadi pertumbuhan 5% harus diterjemahkan menjadi 2 juta pekerjaan. Namun, dengan tingkat pengangguran kaum muda mencapai 16,1% tahun lalu, mempercepat ekspansi ekonomi negara menjadi semakin mendesak.

Loading...