Punya Kendaraan Lebih dari Satu? Segini Besarnya Biaya Pajak Progresif untuk Motor

Biaya Pajak Progresif - tangerangonline.idBiaya Pajak Progresif - tangerangonline.id

Memiliki lebih dari satu memang menjadi kebahagiaan sekaligus tersendiri bagi Indonesia. Namun jangan terburu senang dulu, pasalnya kepemilikan atau yang lebih dari satu ternyata dikenai progresif. Aturan dan besaran progresif motor untuk tiap daerah kemungkinan bisa berbeda-beda.

Sebagai , di wilayah DKI Jakarta besarnya biaya pajak progresif untuk kendaraan pertama adalah 2%, kendaraan kedua 2,5%, ketiga 3%, keempat 3,5%, kelima 4%, keenam 4,5%, hingga kendaraan ketujuh belas dan seterusnya dikenai pajak progresif sebesar 10%. Besaran pajak ini telah diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2015 tentang pajak yang dikenakan terhadap pemilik kendaraan pribadi.

Berdasarkan aturan yang sama, pengenaan pajak progresif kendaraan di DKI Jakarta dilakukan berdasarkan kesamaan alamat wajib pajak yang terdaftar. Peraturan pajak progresif untuk kendaraan yang agak berbeda ternyata diterapkan di Provinsi Jawa Barat.

“Kalau di Jakarta berlaku jika nama atau alamat pemilik kendaraan sama, tetapi kalau di Jawa Barat berlaku jika namanya sama, tidak berlaku untuk alamat. Jadi memang tidak sama, karena kalau pajak kebijakan setiap daerah berbeda-beda. Itu yang perlu diketahui oleh masyarakat luas,” kata Kasi Subdit Regident Ditlantas Polda Metro Jaya Kompol Bayu Pratama, seperti dilansir Kompas.

Nah, bagi masyarakat yang hendak mengganti kendaraan untuk mudik Lebaran, sebaiknya jangan lupa untuk memblokir surat tanda nomor kendaraan (STNK). Pasalnya, apabila ada mobil atau sepeda motor selanjutnya yang masih menggunakan alamat sama dengan alamat wajib pajak, maka kendaraan tersebut akan dikenai pajak progresif oleh pihak kepolisian.

Oleh sebab itu, Kasubdit Regident Polda Metro Jaya AKBP Sumardji menyarankan warga DKI Jakarta untuk langsung blokir STNK saat menjual mobil atau motornya. Cara memblokir STNK pun cukup mudah, pemohon cukup datang ke Samsat dengan membawa sejumlah dokumen persyaratan yang dibutuhkan. “Pemilik kendaraan tersebut cukup melampirkan kartu keluarga (KK), kartu tanda penduduk (KTP), serta mengisi permohonan blokir kendaraan,” jelas Sumardji.

Loading...