PT KAI Ditunjuk Jadi Investor Utama Proyek LRT Jakarta

PT KAI Ditunjuk Jadi Investor Utama Proyek LRT Jakarta

– Proyek Light Rail Transit (LRT) Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodebek) hingga kini masih terus digeber. Estimasi investasi proyek LRT yang sebelumnya mencapai Rp 31 triliun kini dipangkas menjadi Rp 29,9 triliun. pun menyetujui bahwa PT Indonesia (KAI) akan menanggung sebagian besar biaya proyek, yakni sebesar Rp 25,7 triliun melalui dana ekuitas dan pinjaman sindikasi. Sedangkan PT Adhi Karya akan menutup sisanya sebesar Rp 4,2 triliun.

“Kami telah menyepakati kemampuan finansial Kereta Api dan Adhi Karya, oleh karena itu, tidak akan ada spekulasi mengenai keberlanjutan kedua institusi yang sangat penting ini,” ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, seperti dilansir Nikkei.

Proyek LRT Jabodebek sepanjang 81,6 km yang menghubungkan Jakarta dengan 3 kota satelit diperkirakan bisa mengatasi kemacetan lalu lintas di wilayah Ibu Kota. Adhi Karya telah memulai pembangunan LRT Jabodebek sejak September 2015 lalu dan ditargetkan rampung tahun 2019. Akan tetapi karena adanya kendala dana, proyek tersebut beberapa kali mengalami hambatan.

Pada bulan Mei akhirnya pemerintah menunjuk untuk mendanai sebagian proyek tersebut demi mengurangi beban kas negara. Akan tetapi sebelumnya Menko Maritim Luhut Pandjaitan mengungkapkan jika biaya proyek LRT akan membengkak jadi Rp 32 triliun karena adanya perubahan pada sinyal.

Hal itulah yang mendorong Menteri BUMN Rini Soemarno mengusulkan supaya PT KAI hanya dilibatkan sebagai operator saja, namun tidak disertakan dalam proses pendanaan. Sebab Rini khawatir dengan kemampuan untuk mempertahankan kualitas layanannya apabila terlalu banyak dana yang dialirkan ke proyek LRT. Bahkan Rini juga mengusulkan dibentuknya patungan (joint venture/JV) untuk meringankan beban investasi KAI.

“Tidak ada JV. Sudah jelas strukturnya yang di-guarantee (dijamin) itu KAI. Tidak bisa pemerintah itu meng-guarantee nonpemerintah,” tegas Luhut, Jumat (8/12) lalu.

Pemerintah pun memutuskan untuk melunasi biaya proyek sebesar Rp 29,9 triliun setelah mengurangi beberapa proyek non-inti. KAI akan menerima suntikan modal sebesar Rp 7,6 triliun dari APBN hingga 2018. Sisanya, Rp 18,1 triliun diharapkan berasal dari pinjaman sindikasi yang dijamin pemerintah. Financial closing diperkirakan akan tercapai menjelang akhir bulan untuk masa pinjaman hingga 17 tahun.

Sri Mulyani mengatakan, pemerintah akan membantu PT KAI melunasi pinjaman melalui mekanisme seperti subsidi tarif LRT dan menyarankan suntikan modal lebih banyak dalam 12 tahun ke depan. “Oleh karena itu, tidak akan ada beban anggaran negara (tahunan) yang terlalu berat, karena (dukungan finansial) akan didistribusikan dalam 12 tahun. Dan KAI bisa terus menjalankan misi dan fungsinya untuk melayani masyarakat,” tandasnya.

Strategi pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) untuk menggunakan badan usaha milik negara (BUMN) sebagai alat investasi telah dikritik beberapa ekonom karena dinilai terlalu berisiko. Selain itu, perbedaan pendapat antara beberapa menteri ekonomi terkait metode pendanaan juga menimbulkan kekhawatiran di kalangan .

Loading...