Pertimbangan Etis, Uni Eropa Wajibkan Produk dari Pemukiman Israel Diberi Label

Pemukiman Israel - id.wikipedia.orgPemukiman Israel - id.wikipedia.org

BRUSSELS – makanan yang berasal atau dibuat dari pemukiman , harus diberi label khusus, termasuk oleh pengecer, yang memungkinkan pertimbangan etis saat belanja, demikian bunyi putusan European Court of Justice (ECJ) pada hari Selasa (12/11) waktu setempat. Sebuah asosiasi Yahudi lantas mengecam putusan tersebut dan menyebutnya murni diskriminatif.

Menurut ECJ, dilansir dari Deutsche Welle, bahwa hanya menunjukkan barang berasal dari Israel, itu dapat menyesatkan konsumen tentang fakta bahwa Israel ‘hadir di wilayah yang bersangkutan sebagai kekuatan pendudukan dan bukan sebagai entitas yang berdaulat’. produk harus memungkinkan konsumen untuk membuat berdasarkan yang tidak hanya untuk pertimbangan , , dan , tetapi juga untuk pertimbangan etis.

Wilayah yang terkena dampak aturan ini termasuk Tepi Barat, Yerusalem Timur yang dicaplok Israel, yang sebenarnya diterima secara sebagai tanah Palestina, dan Dataran Tinggi Golan yang diambil dari Suriah pada tahun 1967. Uni Eropa sendiri sebelumnya tidak menerima wilayah-wilayah tersebut sebagai milik negara Israel.

Sekretaris Jenderal Organisasi Pembebasan Palestina, Saeb Erekat, menyebut putusan itu sebagai kewajiban hukum dan politik. Erekat menyambut putusan dan lantas menyerukan larangan produk pemukiman sepenuhnya. “Permintaan kami tidak hanya untuk pelabelan yang benar yang mencerminkan sertifikat asal produk yang berasal dari pemukiman kolonial ilegal, tetapi untuk pelarangan produk-produk tersebut dari pasar internasional,” katanya.

Sementara itu, Ketua Asosiasi Yahudi Eropa, Rabbi Menachem Margolin, mengatakan pelabelan seperti itu murni diskriminatif terhadap satu-satunya negara Yahudi di dunia. Dia menuturkan, waktu putusan juga sangat menyakitkan karena itu terjadi di tengah serangan roket balasan dari gerilyawan Palestina menyusul serangan udara yang menargetkan dua pemimpin senior Jihad Islam di Gaza dan Suriah.

Meski demikian, Komisi Eropa mempertahankan pendiriannya. Juru bicara komisi, Mina Andreeva, mengatakan bahwa Uni Eropa menganggap pemukiman dan wilayah yang diduduki adalah ilegal menurut hukum internasional. Namun, ia menggarisbawahi bahwa putusan itu tidak memengaruhi produk-produk dari Israel, yang memiliki hubungan perdagangan istimewa dengan blok. “Uni Eropa tidak mendukung segala bentuk boikot atau sanksi terhadap Israel,” ujar Andreeva.

Di sisi lain, Duta Besar Israel untuk Jerman, Jeremy Issacharoff, mengatakan bahwa negara-negara anggota Uni Eropa harus ‘mengabaikan’ putusan itu. Menurutnya, semua negara harus mengambil keputusan sendiri ketika mereka membeli barang-barang yang sah, apakah mereka mau membelinya atau tidak. “Saya tidak berpikir Anda perlu menyuntikkan politik ke dalam segalanya,” katanya.

Mantan anggota parlemen Green Party, Volker Beck, juga menyampaikan bahwa para pejabat Uni Eropa secara tidak adil memilih Israel. Putusan komisi sebenarnya tidak masalah, namun masalahnya adalah politik Komisi Eropa. Karena, apa yang disajikan sebagai perlindungan konsumen sebenarnya adalah kebijakan luar negeri. “Komisi Eropa tampaknya hanya menerapkan hukum internasional ketika masalahnya adalah tentang Israel. Itu benar-benar sepihak dan cocok dengan definisi anti-Semitisme,” tandasnya.

Loading...