Peringkat Kemudahan Berbisnis Indonesia Memalukan, Joko Widodo Desak Menteri dan BKPM Genjot Kinerja

Presiden Republik , Joko Widodo, merasa sangat malu ketika mengetahui bahwa kemudahan berbisnis di pada tahun 2015 terpuruk ke peringkat 109 dari 189 negara menurut laporan Dunia. Karena itu, Presiden mendesak semua pejabat, mulai tingkat kementerian, daerah, hingga Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), untuk menggenjot kinerja demi memperbaiki peringkat kemudahan berbisnis di Indonesia.

Meski sebenarnya peringkat terbaru itu melonjak dibanding tahun sebelumnya yang berada di ranking 120, namun posisi Indonesia masih kalah jauh dibanding sesama negara , seperti Thailand (peringkat 49) dan Malaysia (peringkat 18). “Saya ulangi, 109. Memalukan,” kata Presiden Joko Widodo, saat acara peluncuran kemudahan investasi serta izin 3 Jam milik BKPM, Senin (22/2).

Lebih lanjut, Presiden mendesak para menteri kabinetnya dan BKPM agar memperbaiki kinerja untuk mencapai target peringkat 40. “Indonesia tidak bisa mundur dari Ekonomi ASEAN (MEA), dan karena itu kita sekarang bersaing dengan negara ASEAN lainnya untuk menarik asing,” sambungnya.

“Dalam KTT ASEAN, semua kepala negara memang bergandengan tangan,” tambahnya. “Tetapi terlepas dari itu, saya melihat mereka (negara-negara ASEAN) sebagai pesaing. Jadi, jika kita tidak segera melakukan perbaikan di era yang serba instan ini, kita akan tergilas.”

Presiden Joko Widodo juga menyebutkan bahwa sudah sangat banyak perusahaan asing yang harus membatalkan rencana investasi mereka di Indonesia setelah mengetahui proses birokrasi yang panjang dan rumit. Ia pun tidak ingin mendengar lagi keluhan tentang bagaimana butuh empat hingga lima tahun untuk mendapatkan izin membangun pembangkit tenaga listrik, misalnya.

“Siapa yang kemudian ingin membangun pembangkit listrik?” katanya. “Ketika di sisi lain, orang-orang terus mengeluh tentang pemadaman listrik setiap kali saya mengunjungi daerah-daerah.”

Karena itu, peluncuran layanan kemudahan proses izin investasi 3 jam, termasuk izin investasi, sertifikat pendaftaran perusahaan, nomor registrasi pajak, dan izin kerja, oleh BKPM diharapkan dapat meningkatkan ketertarikan investor asing untuk menanamkan modal di Indonesia, khususnya dalam -proyek infrastruktur. Hal ini nantinya memungkinkan investor untuk segera memulai pembangunan di 14 kawasan industri yang tersebar di enam provinsi.

Pada tahun lalu, BKPM melaporkan nilai total realisasi investasi di Indonesia mencapai Rp545,4 triliun, meningkat 17,4 persen dibanding tahun sebelumnya. Untuk tahun ini, BKPM menargetkan kenaikan investasi mencapai 9 persen.

Loading...