Patok Biaya Minimum Rp 10.000, Tarif GrabCar di Semarang Juga Pakai Batas Atas & Bawah

Tarif GrabCar di Semarang

Selama ini berbasis aplikasi dengan taksi konvensional memang masih belum selaras. Persaingan harga yang tidak imbang antara kedua kubu ini membuat pemerintah mulai mengatur batas atas maupun batas bawah dari taksi layaknya Grab, Uber, dan Go-Jek. Untuk meminimalisir kesenjangan tersebut, Grab pun berupaya menggandeng taksi-taksi lokal seperti Atlas Taksi di Kota .

Menurut Grab, kerjasama tersebut sebatas kemitraan seperti yang telah dilakukan oleh Grab di masa-masa awal Grab beroperasi di Indonesia. “Layanan Atlas akan masuk dalam opsi layanan GrabTaksi,” ujar Ridzki Kramadibrata, Managing Director Grab Indonesia bulan Agustus 2017 lalu seperti dilansir CNN Indonesia.

Untuk sementara ini, Atlas menjadi taxi daerah pertama yang bekerjasama dengan Grab. Akan tetapi, ke depannya Grab berencana untuk memperluas jangkauan kerjasama ini dengan -perusahaan taksi lokal lainnya yang menjadi tempat operasi Grab. Namun Ridzki masih belum bersedia menjelaskan kota-kota mana saja yang akan menyusul Semarang.

Sebelumnya (Kemenhub) telah menetapkan aturan tarif taksi online yang dibagi menjadi 2, yakni wilayah I yang meliputi Sumatera, Jawa, dan Bali, serta wilayah II yang terdiri dari Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Wilayah I menggunakan tarif batas atas Rp 6.000 per km dan batas bawah Rp 3.000 per kilometer, sedangkan wilayah II batas atasnya Rp 6.500/km dan batas bawahnya Rp 3.700 per km.

Di Kota Semarang sendiri Grab menyediakan beberapa layanan, yakni , Grab Taxi, Grab Bike, Grab Hitch, dan sebagainya. Dengan adanya peraturan Kemenhub tersebut maka layanan di Semarang mengacu pada aturan tarif yang berlaku dengan minimum Rp 10.000. Pihak Kemenhub juga akan menerbitkan aturan baru terkait batas bawah dan batas atas tarif taksi online yang akan resmi berlaku mulai tanggal 1 November 2017 mendatang.

“Masih ada evaluasi, kalau ada masukan silakan. Kami mendengarkan masukan dari semua pihak. Evaluasi bisa dilakukan kalau ada keadaan mendesak dan misalnya ada kenaikan biaya seperti harga BBM, bisa langsung kita evaluasi,” ujar Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan, Sugihardjo.

Loading...