Paket Kebijakan Ekonomi X : Fokus pada Revisi DNI, Presiden Lindungi Pelaku UMKM

agroindonesia.co.id

Jakarta ke-10 oleh dijadwalkan rilis hari ini (11/2). yang difokuskan pada Revisi di ranah Negatif (DNI) ini, dikatakan oleh Sekretaris Kabinet Pramono Anung, memiliki cakupan yang luas.

Sejak jauh hari, revisi DNI telah dibahas oleh pemerintah. Revisi ini sengaja dilakukan untuk memperbesar peluang investasi di berbagai bidang, salah satunya adalah industri film yang banyak mendapat perhatian karena akan dibanjiri investasi asing.

Pramono menuturkan, tetap menginginkan perlindungan untuk pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah () di tengah era modernisasi bisnis. Salah satu upayanya adalah dengan menetapkan investasi asing hanya untuk bernilai di atas 10 Miliar.

“UMKM tidak disentuh. Diberikan perlindungan sepenuhnya,” terang Pramono.

Poin selanjutnya dari Paket kebijakan ekonomi X akan membahas tentang praktik kartel atau rantai perdagangan, strategi menghadapi MEA, dan upaya peningkatan lapangan pekerjaan. Ditegaskan oleh Pramono, Paket Kebijakan X tidak mengarah pada liberalisasi, melainkan modernisasi.

” Presiden sampaikan ini untuk daya saing yang lebih kuat dan mempunyai iklim investasi yang lebih menarik,” ujarnya.

Ditemui di Borobudur, Jakarta, kemarin (10/2), Menko Perekonomian Darmin Nasution turut menjelaskan bahwa investasi asing tersebut nantinya akan dibagi menjadi 3 berdasarkan kategori DNI.

“Memang kita usahakan agar kelompok itu jangan terlalu banyak ragamnya. Ada kelompok yang asing maksimal 49%, ada yang 51%, kemudian 67%. Kalau 100% berarti sudah hilang dari daftar, karena begitu sudah 100%. Dia keluar dari DNI,” ungkap Darmin.

Loading...