Paket Kebijakan Ekonomi Jilid IX : Pemerintah Berfokus pada Listrik, Pasokan Ternak, dan Deregulasi Logistik

Jakarta Jilid IX akhirnya rilis di hari Rabu (27/1) mengawali serentetan paket kebijakan yang akan diluncurkan pada tahun 2016. Dalam paket kebijakan ini difokuskan pada urusan percepatan pembangunan ketenagalistrikan, pasokan ternak, dan deregulasi logistik di desa maupun kota.

Poin pertama tentang ketenagalistrikan mencakup upaya rasio elektrifikasi hingga 97,2% di tahun 2019. Oleh karena itu diperlukan pembangunan infrastruktur listrik sebesar 8,8% per tahun. Dikatakan oleh Menko Bidang Darmin Nasution, PT (Persero) akan bersinergi dalam mengupayakan penyediaan energi primer.

“Juga fasilitas pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT), penyederhanaan perizinan melalui PTSP, penyelesaian konflik tata ruang, penyediaan tanah serta penyelesaian masalah , serta pembentukan badan usaha tersendiri yang menjadi mitra PLN dalam penyediaan listrik,” sebutnya.

Selanjutnya adalah terkait pasokan ternak dan produk hewani yang dikatakan oleh Darmin senantiasa naik dari tahun ke tahun. Diakui oleh Darmin, kebutuhan sapi nasional mencapai 3,9 juta ekor di tahun 2015 lalu. Sedangkan peternak lokal hanya mampu memproduksi sekitar 2,5 juta ekor sapi.

“Jadi terdapat kekurangan pasokan yang mencapai 235,16 ribu ton yang harus dipenuhi melalui ,” ujar mantan Gubernur BI tersebut.

Di poin terakhir, akan diupayakan peningkatan sektor logistik di desa maupun kota. Untuk itu, pemerintah telah sepakat untuk melakukan deregulasi terhadap peraturan pembangunan konektivitas ekonomi antar desa dan kota. Teruntuk usaha deregulasi tersebut mencakup pengembangan usaha jasa penyelenggaraan pos komersial, penyatuan pembayaran jasa-jasa ke pelabuhan secara single billing, sinergi untuk membangun aggregator produk , Geographical Indications (GI), ekonomi kreatif, serta penggunaan mata Rupiah untuk segala transaksi kegiatan .

Loading...