Pajak Atas Kepemilikan Saham, Ini Skema dan Tarifnya

Skema dan tarif Pajak Atas Kepemilikan SahamSkema dan tarif Pajak Atas Kepemilikan Saham - klikpajak.id

JAKARTA – Menanam di sebuah merupakan salah satu bentuk yang cukup menggiurkan, terlebih jika perusahaan tersebut merupakan unit yang ternama. Namun, bagi para , ternyata nantinya juga akan dikenakan pajak atas kepemilikan yang jumlahnya bervariasi, tergantung apakah dividen yang diterima merupakan objek pajak atau bukan.

“Dividen merupakan bagian laba yang diperoleh pemegang saham atau pemegang polis asuransi atau pembagian sisa hasil usaha koperasi yang diperoleh anggotanya,” tulis Klikpajak.id. “Dengan demikian, pengertian dividen ini merujuk pada Orang Pribadi atau Badan mendapatkan, menerima, atau memperoleh penghasilan berupa bagian laba karena kepemilikan saham perusahaan tersebut.”

Masih menurut sumber yang sama, jika dividen bukan merupakan objek pajak, maka secara otomatis tidak akan bisa dipotong sebagai objek Pajak Penghasilan (PPh), seperti yang tercatat pada Pasal 4 ayat (3) Huruf f UU PPh. Apabila yang mendapatkan dividen tersebut adalah PT, BUMN, atau BUMD, maka status sebagai objek pajak atau bukan objek pajak bergantung pada tingkat kepemilikan sahamnya. Jika kurang dari 25%, maka merupakan objek pajak. Sementara, jika lebih dari 25%, maka bukan objek pajak.

“Misalnya, La Mercy Company, perusahaan yang berkedudukan di luar negeri pemegang saham 20%, mendapatkan dividen Rp200.000.000,” sambung Klikpajak.id. “Maka, dividen yang diterima La Mercy Company akan dipotong tarif Pasal 26, yakni sebesar 25% atau berdasarkan tarif kesepakatan pajak antara Indonesia dengan asal La Mercy Company.”

Pengenaan pajak atas kepemilikan saham dan aset finansial sendiri sudah didengungkan oleh Direktorat Jenderal Pajak sejak tahun 2012 lalu. Hal tersebut untuk mengoptimalkan penerimaan perpajakan karena melihat prospek , maka potensi penerimaan pajak dari penerimaan saham dan aset finansial cukup besar.

Namun, dilansir Kontan, pada tahun 2018 lalu, Bursa Efek Indonesia mengusulkan penghapusan dividen, terutama bagi para pemegang lebih dari 25% saham. Pasalnya, penghapusan pajak dividen ini diyakini dapat meningkatkan minat masyarakat untuk masuk ke saham. Pajak dividen sendiri bukan satu-satunya pajak yang dikenakan ke para saham, tetapi juga ada pajak penjualan saham dengan tarif lebih rendah.

Loading...