Bersifat Politis, Banyak Orang Jerman Tolak Vaksinasi

Ilustrasi: vaksinasi COVID-19 (sumber: wsj.com)Ilustrasi: vaksinasi COVID-19 (sumber: wsj.com)

BERLIN – Saat ini, banyak negara yang mulai melakukan vaksinasi untuk memerangi -19. Namun, di , warga setempat memiliki rekam jejak skeptisisme yang panjang. Mereka yang anti terhadap telah menemukan banyak teori yang tidak berdasar untuk menentang pemberian suntikan melawan -19, yang selalu ‘sangat politis’.

“Pendapat tentang vaksin selalu sangat politis. Inokulasi selalu lebih dari sekadar tusukan. Ini juga selalu tentang pandangan dunia,” tutur Malte Thiessen, seorang sejarawan , dilansir dari Deutsche Welle. “Itu karena masalahnya berada di persimpangan antara , negara, dan tubuh sendiri, dan itu bukan hal baru. Bahkan, 200 tahun yang lalu, vaksin masih kontroversial dan diperdebatkan secara intens.”

Pendirian orang Jerman yang relatif kritis dimulai pada abad ke-19 dan masih bertahan hingga sekarang. Undang-undang vaksinasi kekaisaran mulai berlaku pada tahun 1874 sebagai akibat dari infeksi cacar yang meluas di seluruh Eropa, yang menewaskan puluhan ribu orang di Prusia. Mendapatkan vaksinasi saat itu menjadi hal wajib. Di saat yang sama, gerakan ‘Lebensreform’ (reformasi kehidupan) meningkat pesat. Penganutnya percaya pada jalur alami untuk memperkuat imunitas, seperti sinar matahari atau diet khusus.

Kelompok oposisi vaksin pertama didirikan pada tahun 1869 di Leipzig dan Stuttgart, lima tahun sebelum undang-undang vaksinasi ditetapkan. Asosiasi yang menentang vaksinasi wajib ini dengan cepat memiliki 300 ribu anggota. “Bagi mereka, vaksin adalah ‘alat iblis’. Sesuatu buatan, bahan kimia yang disuntikkan ke dalam tubuh. Itu membantu menjelaskan penolakan besar terhadap vaksin di lingkaran alternatif Jerman, hingga hari ini,” tambah Thiessen.

Ilustrasi: proses vaksinasi COVID-19 di Jerman (sumber: thetimes.co.uk)
Ilustrasi: proses vaksinasi COVID-19 di Jerman (sumber: thetimes.co.uk)

Teori konspirasi anti-Semit memainkan peran dalam gerakan awal anti-vaksin. Para penentang menyebarkan kebohongan bahwa vaksin adalah bagian dari konspirasi global Yahudi, yang merusak rakyat Jerman dengan sengaja. Pandangan anti-Semit ini telah masuk ke tweet anti-vaksin dan posting media sosial lainnya pada hari ini.

Keyakinan bahwa negara telah memaksakan vaksinasi pada warga bukanlah hal baru dan dapat berkontribusi pada keragu-raguan rakyat Jerman terkait COVID-19. Sebuah jajak pendapat internasional pada bulan Desember kemarin oleh Forum Ekonomi Dunia menempatkan Jerman di setengah negara terbawah yang siap menerima vaksin.

Angka serupa juga berlaku untuk influenza di antara orang berusia di atas 65 tahun. Banyak lansia Jerman lebih mengkhawatirkan vaksin daripada virus yang melindunginya. Data pada 2019 menunjukkan hanya 35% dari mereka yang mendapatkan vaksinasi flu, dibandingkan dengan 85% orang Korea dan 72% dari Inggris. Penerimaan vaksin lebih tinggi ada di bekas Jerman Timur, menurut Institut Robert Koch.

Jerman Timur mewajibkan vaksinasi untuk difteri, tuberkulosis, dan cacar. Mereka yang menolak akan dikenakan denda. Sementara, bekas Jerman Barat sebagian besar menghindari vaksinasi wajib. Pada 1960-an misalnya, Jerman Timur jauh lebih cepat dalam menerapkan program vaksinasi sistematis terhadap polio, yang menyebabkan kelumpuhan pada masa kanak-kanak. Akibatnya, kasus polio menurun drastis di sana, tetapi menyebar di Jerman Barat.

Ilustrasi: suntikan vaksin (sumber: dw.com)
Ilustrasi: suntikan vaksin (sumber: dw.com)

Menurut penjelasan Thiessen, pada tahun 1961, pejabat Jerman Timur sempat menawarkan 3 juta dosis vaksin polio kepada Jerman Barat, mengingat penyebaran epidemi di kawasan mereka. Ini tentu saja akan menjadi kemenangan propaganda bagi Timur. Kemudian, Kanselir Jerman Barat kala itu, Konrad Adenauer, menolak dengan sopan.

Di era sekarang, Perdana Menteri Bavaria, Markus Söder, menjadi berita utama ketika menyarankan bahwa staf medis diharuskan mendapatkan vaksinasi karena banyak dari mereka menolak melakukannya secara sukarela. Thiessen sendiri menolak gagasan tersebut, dengan mengatakan bahwa persyaratan untuk kelompok tertentu seharusnya hanya menjadi terakhir.

“Pilihan yang lebih baik adalah menarik kesadaran etika medis mereka. Hukuman tidak berpengaruh apa-apa jika menghadapi seseorang yang benar-benar menolak untuk divaksinasi,” katanya. “Sejarah menunjukkan masalah sekunder dalam hal ini, sertifikat kekebalan palsu. Itu akan membuat staf medis berpotensi menularkan, tetapi tidak dapat diidentifikasi seperti itu.”

Loading...