Naikkan Subsidi Solar, Jokowi Tingkatkan ‘Nilai Tawar’ Jelang Pilpres?

Solar - kalimantan.bisnis.comSolar - kalimantan.bisnis.com

JAKARTA/SINGAPURA – resmi menaikkan subsidi solar menjadi Rp1.000 per liter dari sebelumnya Rp500 per liter. Meski dikatakan untuk meringankan beban PT Pertamina selalu badan usaha yang bertugas menyalurkan solar subsidi, namun sejumlah media menilai bahwa langkah ini merupakan upaya , Joko Widodo, untuk meningkatkan ‘nilai tawar’ jelang pemilihan presiden tahun depan.

Seperti dikutip , subsidi bakar solar dikembalikan menjadi Rp1.000 per liter setelah sebelumnya dipangkas menjadi Rp500 per liter pada tahun 2016 lalu. Langkah tersebut menaikkan anggaran subsidi solar sebesar Rp4,1 triliun. Subsidi untuk bensin kemungkinan juga akan dinaikkan, yang akan meningkatkan belanja pemerintah.

Sebelumnya, Jokowi, yang memimpin Indonesia sejak tahun 2014, mengurangi subsidi bensin dan solar dengan tujuan menyalurkan lebih banyak dana untuk pembangunan . minyak mentah dunia yang sempat turun membantu Indonesia mengurangi pengeluaran bantuan sekitar 18 miliar dolar AS dan melanjutkan infrastruktur sambil mempertahankan tingkat pertumbuhan sekitar 5 persen.

Langkah pemerintahannya untuk membalikkan kebijakan subsidi mencerminkan dampak besar harga konsumen pada opini publik. Bantuan bahan bakar yang berkelanjutan di tengah harga komoditas yang tinggi saat ini akan memberikan ‘beban’ yang lebih besar bagi para pemilih ketika Jokowi menuju pemilihan presiden pada April 2019.

Pemerintah Indonesia belum menyetujui harga eceran yang lebih tinggi untuk solar atau bensin dalam beberapa tahun terakhir, percaya bahwa kenaikan harga BBM akan merugikan belanja konsumen yang sudah lemah. Tetapi, minyak mentah sekarang diperdagangkan di lebih dari 60 dolar AS per barel, lebih tinggi dari perkiraan Jakarta yang rata-rata 48 dolar AS tahun ini. Meski Indonesia adalah salah satu produsen minyak terbesar di Asia, penurunan output telah menjadikannya sebagai pengimpor minyak mentah.

Sementara itu, negara-negara Asia lainnya terus menyusutkan subsidi bahan bakar mereka meski harga naik, karena mereka memprioritaskan tanggung jawab fiskal dan membangun ekonomi yang tidak bergantung pada bantuan semacam itu. Malaysia pernah mengabdikan lebih dari 10 persen dari pengeluaran pemerintah untuk bahan bakar subsidi, tetapi menghapuskan bantuan ini pada akhir 2014. Langkah ini telah menghasilkan manfaat fiskal bersamaan dengan reformasi peningkatan pendapatan seperti pengenalan pajak konsumsi pada tahun 2015.

Loading...