Lakukan Voting, DK PBB Pilih Resolusi Tolak Klaim AS Tentang Yerusalem?

Lakukan Voting, DK PBB Pilih Resolusi Tolak Klaim AS Tentang Yerusalem?

YERUSALEM – Dewan Keamanan PBB berencana akan memberikan suara (voting) pada sebuah rancangan resolusi, yang akan mempertimbangkan adanya perubahan status Yerusalem. Hal tersebut terkait dengan klaim , , beberapa waktu lalu yang menyatakan bahwa Yerusalem sebagai ibukota dan berniat memindahkan kedutaan mereka ke kota suci tersebut.

Seperti dilansir DW, meski tidak menyebutkan AS secara khusus, menurut bocoran kantor berita AFP dan Reuters, rancangan resolusi itu merupakan penolakan yang signifikan dari masyarakat mengenai keputusan Trump. Rancangan resolusi tersebut menyatakan bahwa ‘setiap keputusan dan tindakan yang dimaksudkan untuk mengubah karakter, status, atau komposisi demografis Kota Suci Yerusalem tidak memiliki efek hukum, tidak berlaku, dan harus dibatalkan sesuai dengan resolusi Dewan Keamanan yang relevan’.

Rancangan tersebut juga dikatakan akan menuntut agar negara-negara menahan diri untuk tidak mendirikan misi diplomatik di Yerusalem sesuai dengan resolusi Dewan Keamanan sebelumnya yang menyatakan adanya perubahan status Yerusalem sebagai kota yang terbagi antara Israel dan Palestina. Rancangan satu halaman diedarkan kepada 15 anggota Dewan Keamanan pada hari Sabtu (16/12) kemarin, dan mereka diharapkan untuk memberikan suara pada resolusi minggu ini.

Diplomat berharap bahwa sebagian besar anggota dewan akan memilih rancangan resolusi tersebut. Namun, veto voting kemungkinan berasal dari Duta Besar AS untuk PBB, Niki Haley, yang sebelumnya menilai keputusan Trump sebagai ‘tindakan yang benar’. Namun, jika Dewan Keamanan menolak rancangan resolusi tersebut, tindakan tersebut dapat diajukan ke Majelis Umum untuk memberikan suara.

Pernyataan Donald Trump mengenai status Yerusalem memang memancing amarah sebagian besar masyarakat dunia, terutama umat . Di Jakarta, pada hari Minggu (17/12) kemarin, lebih dari 80 ribu orang turun ke jalan untuk memprotes keputusan tersebut. “Kami mendesak semua negara untuk menolak keputusan sepihak dan ilegal Presiden Donald Trump untuk membuat Yerusalem sebagai ibukota Israel,” kata Sekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Abbas.

Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, juga mencoba mengambil peran utama di kalangan umat Islam untuk melakukan demonstrasi menentang klaim baru AS tersebut. Pada hari Minggu kemarin, dia menyatakan harapan bahwa Turki akan segera membuka kedutaan di Yerusalem timur sebagai ibukota negara Palestina.

“Karena di bawah pendudukan, kita tidak bisa pergi ke sana dan membuka kedutaan,” ucap Erdogan dalam sebuah pidato di partai yang berkuasa. “Tetapi, Insya Allah hari itu sudah dekat dan kami akan secara resmi membuka kedutaan kami di kota tersebut.”

Loading...