Konferensi Iklim PBB 2017: 20 Negara Berkomitmen Tinggalkan Batu Bara

Perwakilan dari 200 termasuk melakukan pertemuan dalam Para Pihak atau Conferences of The Parties (COP) di Bonn, Jerman mulai 6-17 November 2017 lalu. Dalam pertemuan tersebut membahas tentang sederet aturan yang mengimplementasikan hukum dan dalam Perjanjian Paris sebelumnya terkait . Seperti diketahui, tujuan dari Perjanjian Paris adalah membatasi kenaikan suhu bumi hingga maksimal 2 derajat celsius.

Banyak ahli yang memperingatkan bahwa hanya tersisa waktu 1 dekade bagi negara-negara di dunia untuk mendekarbonisasi ekonomi mereka sebelum anggaran karbon hancur dan tak mungkin lagi mencapai batas kenaikan suhu 1,5 derajat celsius, atau bahkan 2 derajat celsius.

Ada konsensus luas bahwa karena kekayaan negara-negara industri didasarkan pada pembakaran bahan bakar fosil yang berlangsung sejak lama. Mereka bertanggungjawab untuk tidak hanya menguraikan ekonomi mereka sendiri tetapi juga membantu seluruh dunia. Sebelum COP23, hanya USD 10 miliar yang telah diajukan ke Green Climate Fund untuk digunakan sebagai ‘adaptasi dan mitigasi’ dalam rangka pengelolaan dampak perubahan iklim, serta untuk mengubah sistem dan mengurangi emisi.

Mulai tahun 2020, negara-negara industri bertujuan untuk mengeluarkan USD 100 miliar per tahun untuk tindakan iklim di negara-negara miskin. Namun kesenjangan ekonomi menjadi ancaman dalam menerapkan Persetujuan Paris. Pada COP 23, negara-negara berkembang pun berkomitmen untuk mencari pendanaan iklim.

Dalam COP ke-23 di Bonn, tambang batu bara menjadi fokus pembahasan. “Pada konferensi iklim, saya terus mendengar orang mengatakan: Sasaran yang tidak jelas, kita membutuhkan langkah konkret,” demikian kata Sonya Angelica Diehn, pemimpin tim lingkungan DW, seperti dilansir DW.

“Salah satu langkah konkret tersebut adalah janji 20 negara menuju fase keluar dari batu bara, bahan bakar fosil yang paling kotor. Meskipun sebagian besar negara ini menggunakan batu bara dalam jumlah yang rendah, ini adalah sinyal yang benar. Batu bara adalah bahan bakar masa lalu, energi terbarukan adalah masa depan,” imbuh Diehn.

Posisi negara Indonesia sendiri ternyata telah mendukung kesepakatan global ini sejak awal, dari Konferensi Stockholm tahun 1972 silam. Di dalam negeri, Indonesia pun mulai menyusun peraturan perundangan lingkungan pertama tahun 1982 dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup atau UULH 1982.

Peraturan tersebut kemudian diganti dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), yang memasukan unsur ‘perlindungan’ dan juga sanksi berat bagi pelanggarnya. Lewat peraturan tersebut, Indonesia juga berkomitmen pada tahun 2016 untuk meningkatkan target penurunan emisi GRK sebesar 29%.

Loading...