Kemacetan Kian Parah, Negara ASEAN Geber Proyek Sistem Transportasi Anyar

Proyek Transportasi - www.liputanindonesianews.com

HO CHI MINH CITY/MANILA – Gangguan yang kronis (kemacetan) merupakan salah satu masalah serius yang melanda hampir sebagian besar di . Untuk mengatasi masalah tersebut, beberapa negara, termasuk Indonesia, Filipina, dan Vietnam, banyak berinvestasi pada transportasi baru, salah satunya MRT (Mass Rapid Transit).

Awal tahun ini, Asian Development Bank (ADB) memperkirakan bahwa tujuh negara berkembang utama di , tidak termasuk Singapura, Brunei dan Laos, perlu menginvestasikan 147 miliar dolar AS per tahun di bidang , termasuk transportasi, sampai tahun 2020 untuk mempertahankan momentum pertumbuhan, seperti dilansir Nikkei. Negara-negara tersebut perlu menginvestasikan sekitar 6,1 persen dari PDB mereka ke dalam , yang sayangnya hanya menghabiskan kurang dari setengahnya, yaitu 2,3 persen.

Namun, di seluruh wilayah, setempat telah berupaya untuk mengatasi kesenjangan infrastruktur transportasi mereka. Presiden Indonesia, Joko Widodo, Presiden Filipina, Rodrigo Duterte, dan Perdana Menteri Thailand, Prayuth Chan-ocha, telah mempertaruhkan kekayaan mereka untuk transportasi yang lebih besar. Sementara, Vietnam terus mendesak metro di Ho Chi Minh City dan Hanoi.

Malaysia, yang telah lama menjadi pemimpin dalam pengembangan transportasi umum, sedang memperluas jaringan kereta api perkotaan dan mengejar proyek kereta ekspres jarak jauh senilai 8,68 miliar dolar AS. Tetangga mereka, Bangkok, sedang memperluas jalur angkutan cepat massal yang terkonsentrasi di pusat kota dan di bandara. Pada tahun 2025 mendatang, enam negara terbesar ASEAN diharapkan memiliki layanan kereta api perkotaan yang up-and-running.

Indonesia sendiri telah membahas gagasan MRT Jakarta pada tahun 1980-an, dan proyek konstruksi tersebut telah dimulai beberapa kali, namun lantas dibatalkan karena politik domestik atau kesulitan pendanaan. Saat ini, pemerintah Indonesia memperkirakan kemacetan lalu lintas di ibukota, yang berpenduduk lebih dari 10 juta, menghabiskan biaya sekitar 5 miliar dolar AS per tahun.

Setelah Joko Widodo menjadi Gubernur DKI Jakarta pada 2012, proyek senilai 1,5 miliar dolar AS itu benar-benar mulai bergerak maju. Sekitar 1,2 miliar dolar AS didanai oleh pinjaman bantuan pembangunan langsung Jepang dari JICA (Japan International Cooperation Agency). “Ini adalah suatu keharusan bagi ibukota Jakarta untuk memiliki transportasi massal alternatif, karena kita kehilangan Rp28 triliun setiap tahun karena kemacetan di Jakarta,” kata Joko Widodo dalam suatu kesempatan.

Sementara, ekonomi keenam terbesar di ASEAN, Vietnam, memiliki dua proyek MRT utama yang sudah dalam tahap konstruksi, yaitu di Hanoi dan Ho Chi Minh City. Hanoi berencana untuk menyelesaikan pembangunan segmen 13 km dari Metro Line 2 yang meningkat pada bulan September tahun ini, namun pekerjaan dihentikan karena penundaan pembayaran pinjaman China sebesar 250 juta dolar AS yang telah lewat sejak Maret.

Pendanaan selalu merupakan rintangan besar bagi negara-negara yang kurang mampu di wilayah ini. Sementara proyek Metro Hanoi gagal menghindari penghentian pekerjaan konstruksi karena kekurangan dana, Ho Chi Minh City telah dipaksa sejak musim panas ini untuk menjembatani proyek Metro Line 1 karena pemerintah pusat telah gagal mencairkan dana yang diperlukan.

Di Filipina, pada bulan lalu, Presiden Rodrigo Duterte mengunjungi Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe, untuk mendapatkan komitmen guna pembangunan proyek kereta bawah tanah senilai 7 miliar dolar AS, guna mengantarkan sebuah ‘zaman keemasan infrastruktur’ selama masa jabatan enam tahun. Sekitar dua pertiga dari rencana pengeluaran telah dialokasikan untuk proyek-proyek transportasi, seperti perkeretaapian, jalan raya, bandara, dan jembatan.

Di balik booming infrastruktur ini memang ada pembiayaan dari China dan Jepang, yang semakin bersaing mendanai MRT dan proyek infrastruktur lainnya di kawasan tersebut. Semua jalur MRT yang akan datang di Jakarta, Ho Chi Minh City, dan Manila didanai oleh Jepang serta diawasi oleh JICA. Namun satu pejabat JICA mengakui bahwa agensi tersebut dapat merasakan tekanan dari China, yang membawa ambisi untuk membatalkan posisi Jepang sebagai pemimpin dalam perencanaan transportasi.

Loading...