Gencar Digalakkan Pemerintah, KB Apa Saja yang Ditanggung BPJS?

BPJS Kesehatan - bisnis.tempo.coBPJS Kesehatan - bisnis.tempo.co

Perencanaan kehamilan memang perlu dilakukan agar mencegah angka stunting atau kondisi gagal pada serta meminimalisir lonjakan kelahiran yang tak direncanakan secara matang. Oleh sebab itu, dari tahun ke tahun gencar menggalakkan Berencana (KB). Metode KB yang digunakan di Tanah Air pun beragam dan bagi peserta BPJS Kesehatan setidaknya ada beberapa jenis KB yang ditanggung.

Pelayanan KB adalah pelayanan dalam upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas melalui pemberian pelayanan Keluarga Berencana termasuk penanganan samping dan komplikasi bagi peserta JKN-KIS.

Dilansir dari dokumen di situs resmi BPJS Kesehatan, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 pelayanan KB yang ditanggung oleh BPJS terdiri dari konseling, pemberian kondom, pelayanan pil KB, suntik KB, IUD atau dikenal spiral, implan atau biasa disebut susuk, pelayanan vasektomi/MOP (medis operasi pria), pelayanan tubektomi/MOW (medis operasi wanita), rekanalisasi, dan penanggulangan infertilities, penanggulangan efek samping (sesuai kemampuan) dan upaya rujukan.

“Ketentuan mengenai pemenuhan kebutuhan alat dan obat kontrasepsi bagi peserta JKN-KIS di kesehatan diatur dengan peraturan Kepala BKKBN. untuk imunisasi rutin serta alat dan obat kontrasepsi disediakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan undang-undang,” kata Humas BPJS Kesehatan Kantor Pusat, seperti dilansir Liputan6.

Akan tetapi, menurut berita pada 2019 lalu disebutkan bahwa pihak Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) sudah menghentikan subsidi biaya jasa KB dari bulan Juni 2019 lalu, sehingga KB tak lagi gratis di wilayah Lamongan.

Kepala Bidang Keluarga Berencana Dinas Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana (PPKB) Lamongan, Sutikno mengatakan, BKKBN saat ini hanya memberikan subsidi penyediaan alat-alat kontrasepsi seperti pil, alat dan cairan suntik, serta alat implant. Sedangkan biaya tenaga jasa KB harus ditanggung secara mandiri oleh akseptor. “Hingga pertengahan Juni lalu kami masih bisa menggratiskan karena ada sisa anggaran. Setelah itu berlaku KB secara mandiri,” ucapnya pada Jawapos. Oleh sebab itu, peraturan mengenai subsidi KB di setiap daerah bisa saja berbeda-beda.

Loading...