Izin Hutan Tanaman Industri, Pemerintah ‘Asingkan’ Masyarakat Mentawai

Masyarakat Mentawai - citizen6.liputan6.comMasyarakat Mentawai - citizen6.liputan6.com

MENTAWAI – Selama ini, di Kepulauan Mentawai telah lama menjadi korban kebijakan pusat yang berusaha ‘memodernisasi’ pulau-pulau tersebut, dengan relokasi paksa hingga tindakan keras . Paling baru, pemerintah berencana memberikan izin kepada PT Biomass Andalan Energi untuk mengubah di Pulau Siberut menjadi biomassa, sumber energi nabati terbarukan yang mudah terbakar, yang otomatis ditentang suku setempat.

Seperti dilansir dari Vice.com, ada rencana kontroversial yang akan mengubah sekitar 20 ribu hektar hutan purba di Pulau Siberut menjadi sumber energi terbarukan. Sebagian besar konsesi tumpang tindih dengan lahan yang secara historis menjadi rumah bagi setempat. Pasalnya, hutan yang akan terkena dampak ini memiliki tanaman yang dapat menyembuhkan penyakit, dan menurut kepercayaan tradisi, bisa mengusir roh jahat.

Ini bukan kali pertama pemerintah mengeksploitasi tanah dan tradisi penduduk di Kepulauan Mentawai. Pemerintah pernah memaksa masyarakat Mentawai untuk meninggalkan kepercayaan mereka pada era 1950-an ketika Presiden Soekarno masih memimpin. Kemudian, di awal dekade 1980-an, Presiden Soeharto telah memberikan kontrol yang lebih keras terhadap masyarakat Mentawai, dengan tentara mulai bermunculan di kepulauan, serta memindahkan sejumlah besar suku setempat ke pesisir pulau, jauh dari hutan tempat tinggal mereka.

Setelah jatuhnya rezim Soeharto, pemerintahan Megawati Soekarnoputri melanjutkan program relokasi tersebut. Tetapi, program Komunitas Adat Terpencil, atau KAT, gagal sejak awal karena dirancang dengan perspektif Jawa. Pemerintah sempat memberikan uang tunai untuk mengembangkan sawah baru, namun orang Mentawai tidak makan nasi. Mereka makan sagu, bagian dari pohon palem, dan akhirnya sawah pun ditinggalkan tidak lama kemudian.

Rencana pemerintah mengikuti sebuah logika sederhana. Orang-orang Mentawai menempatkan desa mereka, yang kebanyakan berada di hutan terpencil, sebagai pusat kebudayaan mereka. Hutan adalah fondasi bagi seluruh hidup mereka. Jadi, memindahkan mereka ke desa modern yang jauh dari tanah kesukuan akan berhasil melakukan apa yang selama bertahun-tahun represi militer tidak bisa dilakukan.

Tetapi, begitu orang Mentawai meninggalkan hutan, industri pertanian mulai beranjak masuk. Pada tahun 2015, pemerintah telah mengumumkan bahwa lahan besar Pulau Siberut sebagai hutan tanaman industri (HTI). Keputusan tersebut membuat banyak orang Mentawai menjadi lebih tidak percaya pada pemerintah, yang sekarang tampaknya mendorong mereka keluar dari tanah kesukuan mereka untuk memberi jalan bagi lebih banyak perusahaan agribisnis.

Fakta bahwa konsesi biomassa diberikan di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo membuat sengatannya lebih buruk lagi. Presiden Joko Widodo digembar-gemborkan sebagai ‘sekutu’ masyarakat adat saat dia mengumumkan rencana untuk mendedikasikan ‘hutan adat’ ke sembilan komunitas yang jumlahnya lebih dari 13.000 hektar. Tetapi, pemerintah yang sama menyerahkan hampir 20.000 hektar tanah adat ke perusahaan biomassa di satu pulau.

“Kami sudah banyak berkorban. Kami telah meninggalkan hutan adat kami dan pindah ke tempat baru, tetapi mengapa pemerintah meninggalkan kami,” kata Toggilak, seorang pria dari Sabulukkungan. “Jika perusahaan ingin berinvestasi, mereka harus mendatangi saya, bukan pemerintah, karena sayalah yang memutuskan bagaimana mengelola hutan, karena saya tahu seperti apa hutan itu.”

Pemerintah meyakini bahwa hutan merupakan sumber pendapatan. Berdasarkan hukum yang berlaku di negara ini, pemerintah memiliki semua lahan berhutan, dan terserah kepada kementerian untuk menentukan hutan mana yang harus dilestarikan dan mana yang harus dikembangkan. Tetapi, Toggilak melihat hutan sebagai sesuatu yang sangat penting. “Saya tinggal di hutan karena hutan dan masyarakat Mentawai tidak bisa dipindahkan satu sama lain,” sambungnya.

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai sendiri sudah menolak rencana pemberian izin hutan tanaman industri seluas 20 ribu hektar tersebut kepada PT Biomass Andalan Energi. Pasalnya, pemberian izin bisa merugikan kehidupan masyarakat Mentawai. “Kebijakan seperti ini betul-betul tidak berpihak kepada masyarakat adat,” tandas Wakil Bupati Mentawai, Kortanius Sabeleake.

Loading...