Tanggapi Aksi Demo, Indonesia Bantah Dukung Pemilu Ulang Myanmar

Kondisi Pemilu di Myanmar - www.bbc.comKondisi Pemilu di Myanmar - www.bbc.com

JAKARTA – Kementerian Luar Negeri pada Selasa (23/2) kemarin membantah yang mengatakan bahwa mereka sedang menyusun rencana untuk menahan junta militer Myanmar dalam rangka mendukung baru. Bantahan itu muncul saat pengunjuk rasa, yang tidak menginginkan lagi, berkumpul di luar Kedutaan Besar di Yangon.

Seperti dilansir dari Nikkei, laporan Reuters berdasarkan sumber yang mengetahui masalah tersebut mengatakan bahwa Indonesia mendorong tetangganya di untuk ‘menyetujui rencana aksi atas kudeta Myanmar’ yang akan menegakkan janji junta untuk mengadakan pemilihan baru. Namun, ada bahwa pengawas harus hadir untuk memastikan mereka adil dan inklusif.

Lei Wah, seorang pekerja kantor berusia 29 tahun yang melakukan protes di luar kedutaan di Yangon, mengatakan kepada Nikkei bahwa pemilu sudah selesai dan masyarakat menerima hasilnya. Senada, Pyae Sone Aung, seorang di Universitas Maritim Myanmar, menuturkan bahwa mereka datang untuk memprotes penyelenggaraan pemilu (baru). “Kami hanya ingin mereka mengonfirmasi dan menerima hasil pemilu kami sebelumnya dan menghormati suara kami,” katanya.

Terpisah, juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Teuku Faizasyah, membantah adanya rencana aksi terhadap Myanmar. Dalam konferensi pers secara , ia menegaskan bahwa ‘mendukung pemilu baru di Myanmar sama sekali bukan posisi Indonesia’. Menurut keterangannya, Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi, sedang melakukan konsultasi dengan rekan-rekan () lainnya, dengan tujuan untuk mengembangkan opsi kebijakan yang akan dibahas lebih lanjut dalam pertemuan khusus para menteri luar negeri .

Sebelumnya, Presiden Indonesia, Joko Widodo, dan Perdana Menteri Malaysia, Muhyiddin Yassin, mengatakan dalam pertemuan puncak awal bulan ini bahwa mereka telah mengarahkan para menteri luar negeri masing-masing untuk mengusulkan pertemuan khusus ASEAN tentang masalah tersebut. Retno Marsudi dan mitranya dari Singapura, Vivian Balakrishnan, pekan lalu lantas menyerukan pertemuan informal tingkat menteri secepat mungkin.

“Yang kita lakukan mengumpulkan banyak ide, posisi konsultasi, pemahaman di antara para menteri luar negeri ASEAN, hal-hal yang akan dibicarakan lebih lanjut ketika kita melakukan (pertemuan),” ujar Teuku. “Posisi Indonesia yang menyerukan penggunaan prinsip-prinsip yang tertuang dalam piagam ASEAN tetap sama. Saya tidak ingin berprasangka keputusan akhir di antara para menteri ASEAN. Ini adalah proses konsultasi dan diskusi yang sedang berlangsung dan tunduk pada pengumpulan semua ide dan proposal yang keluar dari para menteri ASEAN.”

Meskipun Indonesia adalah negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, ASEAN mencakup negara-negara dengan sistem politik yang berbeda-beda, termasuk negara satu partai komunis, Vietnam dan Laos. Sementara itu, Thailand dipimpin oleh junta militer pada 2014 hingga 2019. ASEAN sendiri beroperasi berdasarkan proses pengambilan keputusan konsensus.

“Kami menyampaikan keprihatinan kami, tetapi kami tidak pernah mengutuk negara-negara anggota kami karena kami adalah bagian dari sebuah keluarga,” tutur seorang diplomat senior ASEAN. “Yang penting bagi kami dalam kasus Myanmar adalah menyerukan mereka untuk mematuhi komitmen mereka untuk demokrasi. Demokrasi tidak dipaksakan kepada mereka, tetapi 10 tahun yang lalu, mereka berkomitmen pada demokrasi itu sendiri. Yang dapat dilakukan ASEAN adalah memastikan bahwa proses demokrasi berlanjut di Myanmar.”

Loading...