Harga Sembako Melejit, Kendali Pemerintah Lemah?

mendapat kritik pedas dari DPR sehubungan dengan kebutuhan pokok yang semakin melonjak. Tudingan atas ketidakmampuan dalam mengendalikan harga sembako ini datang dari Haryo Soekartono yang kini menjabat sebagai Anggota Komisi VI DPR RI.

Bambang menilai bahwa pemerintah sangat lemah mengontrol harga sembako, terutama untuk komoditas yang harganya semakin tak terkendali. Padahal menurutnya, pemerintah pusat maupun daerah memiliki kewajiban mengendalikan mutu, harga, serta ketersediaan jumlah bahan-bahan pokok bagi sebagaimana tertuang dalam Pasal 25 UU Perdagangan No. 2 Tahun 2014.

“Tak hanya itu, ada payung lainnya yaitu Pasal 2 ayat (6) Perpres Nomor 71 Tahun 2015 tentang 11 komoditas barang atau kebutuhan pokok. Dengan adanya payung tersebut, seharusnya 11 komoditi bisa dikendalikan pemerintah. Tapi faktanya pemerintah tak bisa,” ucap Bambang, Minggu (12/6).

Ia mencontohkan, harga daging sapi di DKI Jakarta terus merangkak naik hingga mencapai Rp 115.000/kg, memperlihatkan ketidakmampuan pemerintah dalam mengendalikan harga komoditi.

“DKI yang otomatis pusat justru tinggi. Ini membuktikan kalau pemerintah lemah serta tak hadir di masyarakat dan kalah dengan spekulan. Ini kesalahan pemerintah sekarang dan khususnya Kementerian Perdagangan dan Kementerian ,” kata Bambang.

Bambang lantas membandingkan dengan upaya perlindungan harga komoditi yang dilakukan oleh pemerintah Malaysia melalui penerapan Undang-undang. Jika aturan ini dilanggar oleh , maka pelaku dapat dijerat pidana .

“Di sana ada price control act (UU pengaturan harga komoditas). Pemerintah menentukan harga 30 komoditas dan pengusaha diberi keuntungan yang wajar,” ungkapnya.

Loading...