Dua Muslimah Ditikam di Menara Eifel, Islamophobia Makin Kental di Prancis

Ilustrasi: Wanita di Tikam - www.suara.comIlustrasi: Wanita di Tikam - www.suara.com

PARIS – Dua ditikam berulang kali di bawah Menara Eiffel pada 21 Oktober 200 kemarin oleh dua perempuan keturunan Eropa. Pelaku dilaporkan meneriakkan makian seperti ‘orang Arab kotor’ dan ‘Pulanglah ke negaramu sendiri’, sambil menusukkan pisau ke tubuh para korban. Sayangnya, pihak berwenang Prancis tidak mencatatnya sebagai kejahatan rasial.

Dilansir dari TRT World, insiden itu terjadi hampir seminggu setelah pemenggalan mengerikan seorang guru sekolah menengah, Samuel Paty, di Conflans-Sainte-Honorine. Dia dibunuh dengan darah dingin oleh seorang ekstremis karena menunjukkan karikatur kontroversial Nabi Muhammad SAW di kelas. Lima belas orang, termasuk anggota tersangka, ditahan.

Pengacara untuk kedua korban, Arié Alimi, meminta pihak berwenang untuk menyelidiki insiden tersebut sebagai kejahatan rasial sehubungan dengan penghinaan rasis yang digunakan oleh para penyerang dan ‘karena para korban berasal dari ras dan agama tertentu’. Menurutnya, agresi yang dihadapi kliennya tidak diragukan lagi terkait dengan hubungan mereka dengan , meskipun awalnya menolak aspek kritis dari tersebut. “Dikhawatirkan akan terjadi tindakan lain seperti ini,” tandas Alimi.

Bagi Yasser Louati, seorang aktivis HAM yang berbasis di Paris dan mantan juru bicara Collective Against Islamophobia di Prancis, penikaman perempuan Muslim tersebut adalah satu lagi manifestasi dari tanggapan anti-radikalisasi Prancis yang terburu-buru dan tidak memadai. Dikatakannya, Muslim di Prancis telah hidup dalam anti-Muslim setidaknya selama 25 tahun dan sekarang mereka dianggap bertanggung jawab atas pemenggalan kepala guru. Karena Muslim Prancis selalu merasa dirugikan oleh sistem dan menjadi sasaran hukuman kolektif, reaksi yang disebabkan oleh pemenggalan guru Prancis itu tidak berbeda.

Banyak asosiasi Muslim lainnya yang sebelumnya telah diberikan subsidi oleh pemerintah, kini menjadi sasaran tindakan keras yang lebih luas terhadap seluruh komunitas Muslim. Bagi Louati, tanggapan deradikalisasi Presiden Prancis, Emmanuel Macron, seperti melemparkan ‘minyak ke atas api’ karena hanya mengarah pada pengucilan lebih lanjut komunitas Muslim dari masyarakat tersebut.

Pada tahun 2013, sebuah laporan rahasia yang bocor tentang kontra radikalisasi oleh Secretariat-General for National Defence and Security (SGDSN), menyebut pendekatan kontra-radikalisasi represif pemerintah Prancis sebagai kegagalan total dan menuntut para pemimpin agama dan pemimpin masyarakat untuk terlibat dalam program-program tersebut. Namun, definisi radikalisasi di mata pemerintah masih belum jelas. Ini adalah ‘konsep ambigu yang digunakan di bawah tekanan peristiwa’, menurut sebuah laporan yang disampaikan di senat Prancis pada tahun 2017.

Pemerintah Prancis sendiri telah dikritik karena ketidakmampuan mereka untuk mencapai keseimbangan antara kontra terorisme dan hukuman kolektif terhadap warga Muslim. Pada tahun 2015, mereka mengadopsi keadaan darurat nasional untuk melacak dan menghancurkan jaringan ekstremis di negara tersebut. Langkah itu dilakukan sebagai tanggapan atas serangan teror di kantor Charlie Hebdo, sebuah majalah satir yang menerbitkan gambar kontroversial Nabi Muhammad SAW. Sedikitnya, 12 orang tewas dalam serangan itu, membuat negara terguncang.

Undang-undang darurat, yang memberi polisi kekuasaan tak terkendali untuk menangkap siapa pun hanya karena ‘dicurigai dan menyerang properti pribadi secara tiba-tiba’, diperpanjang selama beberapa bulan. Polisi melakukan hampir 3.600 penggerebekan tanpa jaminan sejak publikasi tersebut diserang, sementara serangan Islamofobia terhadap Muslim meningkat di seluruh negeri. Dari 3.600 penggerebekan itu, hanya enam yang mengarah pada investigasi kriminal terkait terorisme.

“Ada banyak peringatan untuk guru yang dibunuh dan banyak guru Muslim menghadiri upacara ini untuk rekan mereka,” ujar Nadine Sayegh, peneliti berbasis di Paris yang mengkhususkan diri dalam Human Security and Countering Violent Extremism. “Masalah sebenarnya adalah perlakuan yang tidak setara dalam hukuman untuk kejahatan semacam itu, dengan tindakan balasan pemerintah yang hampir selalu mengutamakan komunitas Muslim.”

Yannis Mahil, seorang akademisi dari Strasbourg, mengatakan bahwa dia merasakan tekanan psikologis yang dalam karena menjadi seorang Muslim yang ‘terlihat’ dan ketakutan menjadi sasaran. Dalam iklim saat ini, masyarakat mendorong Muslim untuk membenarkan diri mereka sendiri atas kejahatan yang tidak mereka lakukan.

Loading...