Ditujukan Bagi Masyarakat Tidak Mampu, Ini Fasilitas Kartu Indonesia Sehat (KIS)

Kartu Indonesia Sehat - www.rayapos.com

(KIS) merupakan salah satu pemerintah untuk menyediakan layanan bagi para pemegang KIS di kesehatan tingkat pertama dan tingkat lanjutan, sesuai kondisi yang diderita oleh pemilik KIS. Namun selama ini banyak masyarakat yang masih bingung membedakan antara KIS dengan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola oleh BPJS. Lalu apakah yang ditawarkan keduanya sama? Apa perbedaannya?

Perbedaan utama tentunya terletak pada sasaran atau orang yang menerimanya. Pada BPJS Kesehatan, setiap anggotanya diwajibkan mendaftar dan membayar iuran bulanan, maka untuk KIS anggotanya berasal dari kalangan masyarakat tidak mampu dan pembagian Kartu Indonesia Sehat telah ditetapkan oleh pemerintah melalui Program Perlindungan Sosial (PPLS) tahun 2011 yang telah divalidasi. Selain itu, iuran dari pemegang KIS akan ditanggung seluruhnya oleh pemerintah.

Cara mendapatkan KIS pun pada dasarnya cukup mudah, masyarakat hanya diwajibkan untuk memenuhi persyaratan seperti berasal dari kalangan tidak mampu, namanya tercantum dalam data terpadu PPLS 2011, menyertakan surat keterangan tak mampu dari RT/RW dan kelurahan setempat, menyerahkan KK dan atau KTP, serta surat pengantar dari puskesmas. Untuk mengecek apakah nama pemohon sudah terdaftar dalam PPLS 2011, pemohon bisa cek langsung ke Puskesmas atau BPJS setempat.

Fasilitas unggulan yang ditawarkan KIS adalah bisa digunakan di mana saja, baik di klinik, puskesmas, atau rumah sakit manapun yang ada di Indonesia. Namun pemegang KIS hanya berhak atas fasilitas kesehatan kelas 3. Cara menggunakan KIS untuk berobat hampir sama seperti kartu BPJS biasa, pasien tinggal datang ke puskesmas kemudian memeriksakan kondisi ke dokter untuk mengetahui apakah pasien perlu dirujuk ke RSUD.

Salah satu pemegang KIS di Jambi bernama Toto Suprapto mengaku bersyukur karena Kartu Indonesia Sehat bisa digunakan oleh istrinya untuk melahirkan. Pria yang bekerja sebagai buruh bangunan tersebut menjelaskan bahwa istrinya memperoleh fasilitas yang memadai seperti USG (ultrasonografi) dan akhirnya menjalani operasi caesar secara gratis karena anak dalam kandungannya mengalami pengapuran.

“Karena memiliki KIS, semua operasi ditanggung pemerintah,” kata Toto, seperti dilansir Elshinta. Padahal untuk pasien umum setidaknya harus mengeluarkan sekitar Rp 10 juta untuk melakukan persalinan secara caesar di Rumah Sakit Mayang Medical Center (MMC).

Loading...