Demi Mengatasi Wajib Pajak Nakal, Indonesia-Singapura Siap Bekerjasama

Indranee-Rajah-dg-Lee-Kuan

telah siap untuk memiliki hubungan dengan Indonesia dalam pertukaran rutin informasi keuangan, Automatic Exchange of Financial Account Information (AEOI), sesegera mungkin apabila Indonesia telah siap. Seperti itulah kira-kira yang diucapkan Senior Menteri Negara Keuangan dan , Indranee Rajah.

Hal tersebut termasuk dalam penerapkan kerahasiaan dan perlindungan data yang dibutuhkan secara sebelum pertukaran informasi dapat dilakukan, tambah Rajah.

“Bagi Singapura, ini merupakan kesempatan dan kami berharap Indonesia dapat memberi tahu bahwa persyaratan telah dipenuhi dan dapat segera dioperasionalkan,“ tambah Senior Menteri Negara Keuangan dan Hukum.

Ia telah berbicara kepada wartawan setelah menghadiri Konferensi Pajak Internasional di Jakarta. Ia juga mengucapkan bahwa Indonesia dan Singapura akan segera menandatangani perjanjian tersendiri, Competent Authority Agreement (BCAA) untuk mengimplementasikan AEOI.

AEOI merupakan suatu standar baru yang memungkinkan pertukaran informasi yang mencakup rincian rekening dan aset mereka, agar pihak berwenang dapat bertindak melawan penggelapan pajak.

Laporan tersebut juga memuat informasi bahwa pemerintah Indonesia akan memburu dana yang dimiliki warga negaranya yang menyimpan uang mereka di Singapura, menyusul sebuah tawaran dari Singapura untuk memungkinkan Indonesia mengakses data keuangan warga negaranya di negara tetangga.

Pada 21 Juni, Singapura telah menandatangani dua kesepakatan internasional yang bertujuan memudahkan negara tersebut untuk menukar informasi pajak dengan yuridiksi lain sebagai bagian dari usaha global yang berkelanjutan untuk memerangi penggelapan pajak, dan pencucian uang, serta memperbaiki transparansi pajak.

Kesepakatan antar kedua negara itu disebut Multilateral Competent Authority Agreements (MCAAs), mereka menyusun kerangka kerja internasional untuk memfasilitasi pertukaran informasi pajak secara otomatis sehingga membantu menyelesaikan beberapa kesepakatan bilateral.

Perjanjian pertama mencakup AEOI berdasarkan Common Reporting Standard (CRS), dan yang mencakup pertukaran laporan negara-negara. Indranee mengatakan bahwa setelah penandatanganan MCAA di AEOI di bawah CRS, Singapura dan Indonesia saling terdaftar sebagai mitra.

“Dengan kesepakatan Multilateral Competent Authority Agreements atau MCAA, tidak perlu ada kesepakatan bilateral karena sebenarnya telah disediakan dalam kerangka MCAA,” kata Indranee saat ditanya tentang BCAA dengan Indonesia.

Kementerian Keuangan Singapura menanggapi permintaan dari The , dengan memastikan bahwa pihaknya telah bekerja sama dengan mitranya di Indonesia untuk memastikan kedua belah pihak dapat memulai pertukaran informasi secara timbal balik.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengatakan di sela-sela konferensi perpajakan pada bahwa kementeriannya akan menjaga komunikasi dengan Singapura sehubungan dengan kesepakatan AEOI.

Ia telah memperkirakan sekitar 60 persen dari satu kuadriliun yaitu senilai enam juta (S$ 103,3 Milyar) aset yang disimpan di oleh orang-orang kaya Indonesia di Singapura.

Sebelumnya, Indonesia telah menyetujui perjanjian di bidang perpajakan dengan Hong Kong. Menteri Keuangan Indonesia, Sri Mulyani menyatakan dalam waktu dekat juga akan menyepakati kerja sama serupa dengan beberapa negara lain, salah satunya Singapura. Selain itu juga dengan negara Makau dan Swiss.

“Swiss sudah minta tanda tangan minggu depan. Lalu ada Makau, kemudian ada perjanjian dengan Singapura,” ujar Sri Mulyani. Menurutnya, kerja sama itu hanya dilakukan bagi negara-negara yang kemungkinan besar menjadi destinasi dalam praktik penghindaran pajak.

Hal tersebut disebabkan hampir 65% deklarasi harta luar negeri warga Indonesia berasal dari Singapura. Data tersebut diperoleh dari data program pengampunan pajak () dan pendukung lain yang dimiliki Kemenkeu.